Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai Pengganti Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini diharapkan mendorong kemandirian dan inovasi pendanaan belanja pemerintah daerah.
Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Walaupun sudah diatur kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN, namun karena belum ditetapkan peraturan pemerintahnya, variasi pemberian tambahan penghasilan sangat beragam pada semua daerah. Dari data belanja daerah dan belanja pegawai di atas dapat dilakukan analisis sebagai berikut. Pertama, pada APBD Tahun 2018 yaitu sebanyak 18 Kabupaten/Kota memiliki porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah berada di atas 30% dengan rata-rata sebesar 37%, dan di antaranya sebanyak 7 Pemerintah Kabupaten dan Kota porsi belanja pegawai terhadap total belanja APBD berada di atas 40%.
Terhadap permasalahan tersebut, apabila tahun 2027 pemerintah kabupaten dan kota ingin menekan porsi belanja pegawai terhadap total belanja di luar tunjangan guru yang bersumber dari DAK dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Terhadap pemerintah daerah yang porsi belanja pegawai tinggi, pilihan mutasi antara pegawai kepada pemerintah daerah yang memiliki pegawai lebih rendah perlu dipertimbangkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polisi dan Pemerintah Kota Undang Seluruh Pihak Keraton Solo untuk Mediasi Senin EsokKapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menyebut, pihaknya dan Pemerintah Kota Solo akan mengundang keluarga Keraton Solo untuk mediasi pada Senin (26/12).
Baca lebih lajut »
699 Warga Binaan Rutan dan Lapas di DKI Jakarta Dapat Remisi NatalPemberian remisi natal mengacu kepada Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 dan Peraturan Presiden nomor 174 tahun 1945.
Baca lebih lajut »
Siap-Siap, Penjualan Rokok Eceran Akan Dilarang Tahun DepanHal tersebut diketahui usai Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 25/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
Baca lebih lajut »
Aturan Baru! Dapat Fasilitas Kantor, Siap-siap Kena PajakPresiden Joko Widodo (Jokowi) resemi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 55/2022 pada 20 Desember 2022.
Baca lebih lajut »
Bupati Cianjur Tanggapi Santai Pelaporan Dirinya ke KPKKalau informasi pelaporan itu tidak benar, Herman mengaku tidak akan melakukan langkah hukum apa pun. Herman pun mengaku akan menyampaikan apa adanya jika nanti dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.
Baca lebih lajut »
China Marah (Lagi) ke AS, Bawa-bawa Pertemuan di BaliUndang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) Tahun Fiskal 2023 membuat China marah.
Baca lebih lajut »