Migrasi pendidikan tidak akan terjadi manakala fasilitas pendidikan antarwilayah dapat terintegrasi secara sistematis.
Mulai dilonggarkannya aturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB berpola zonasi tahun ini seperti terlansir di beragam media, termasuk di, merupakan ekses kebijakan ke sekian selama proses penyelenggaraan pendidikan. Tanpa disadari perkembangan kebijakan pendidikan suatu wilayah ternyata menimbulkan dampak sistemik teramat kompleks.
antarwilayah secara tidak langsung menumbuhkan rivalitas antarkota dalam penyediaan fasilitas pendidikannya.Beragamnya pilihan fasilitas pendidikan suatu wilayah inilah yang mengakibatkan munculnya celah-celah pemanfaatan fasilitas pendidikan. Prestise pendidikan pun lebih mengemuka dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan esensialnya. Masyarakat pun rela melakukan apa saja asalkan dapat mengakses pendidikan yang lebih mentereng.
Namun, catatan penting pun menyeruak mengapa pendidikan gratis di Sukoharjo tidak menjadi magnet bagi kota sekitarnya. Oleh karena itu, layaklah tudingan bahwa migrasi pendidikan tidak ubahnya pengejaran prestise sesaat bagi penduduk Sukoharjo dalam mengakses pendidikan di Kota Solo. Aksesibilitas inilah yang melandasi mengapa keinginan untuk melanjutkan pendidikan di Kota Solo lebih mengemuka. Keadaan ini semakin rumit mengingat pihak pemerintah kabupaten sampai saat ini belum memiliki program untuk memperbaiki
Fasilitas Pendidikan Ppdb Zonasi Opini Mukhlis Mustofa Sdgs SDG04-Pendidikan Berkualitas
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Edukasi Manajemen Laktasi Optimalkan Pemberian ASI EksklusifKader kesehatan dilatih untuk memberikan edukasi manajemen laktasi dengan menggunakan video edukasi sebagai media pembelajaran
Baca lebih lajut »
Kepala BSKDN minta pemkab kembangkan inovasi berbasis potensi desaKepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah kabupaten (pemkab) untuk ...
Baca lebih lajut »
Seperti Angkot Pelat Hitam, Fenomena Grey Charter Rugikan Industri Pesawat CarterSelain faktor jaminan keselamatan penumpang, potensi pendapatan negara dari sejumlah sektor pajak juga potensi menguap.
Baca lebih lajut »
Imbas PDNS 2 Diretas, 44 Instansi Migrasi Data-238 Masih DimonitorImbas serangan siber di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2, Kominfo mengupayakan untuk migrasi data Instansi, 44 instansi proses migrasi dan 238 masih monitoring.
Baca lebih lajut »
Pemerintah jelaskan skema pemulihan migrasi data insiden PDNS 2Pemerintah menjelaskan skema pemulihan migrasi data yang dilakukannya sebagai imbas dari adanya insiden serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional ...
Baca lebih lajut »
44 instansi sudah migrasi data pulihkan layanan imbas PDNS 2Wakil Menteri Komunikasi dan Informartika Nezar Patria menyebutkan saat ini sebanyak 44 instansi yang melakukan migrasi data ke layanan lainnya untuk ...
Baca lebih lajut »