Kini terdapat total 22 pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melakukan uji coba program RCBT tersebut.
"Untuk di pemerintah daerah, ini sifatnya belum semuanya, karena masih dan kami selalu pacu untuk lebih banyak lagi pemerintah daerah melakukan Regional Climate Budget Tagging ," ucap Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Boby Wahyu Hernawan di Bogor, Jawa Barat, Rabu .
Ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan senantiasa mengimbau pemerintah daerah secara persuasif untuk mau menerapkan terhadap APBD serta memberikan pengarahan bagaimana cara melakukannya. Meskipun implementasi RCBT masih terbatas, menurutnya, terdapat berbagai manfaat dari proyek percontohanSalah satunya yaitu mengidentifikasi program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung mitigasi perubahan iklim.
RCBT selama 2020 hingga 2023 adalah sebesar 5,38 persen. Boby menyampaikan bahwa beberapa pemerintah daerah telah mulai mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk upaya penanganan perubahan iklim secara signifikan, salah satunya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua pemerintah daerah tersebut masing-masing menganggarkan 19,53 persen dan 12,74 persen terhadap APBD-nya."Kalau bicara daerah yang cukup ya, atau sangat mendukung agenda perubahan iklim, di sini dapat dilihat adalah Surabaya dan juga Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Perubahan Iklim BKF Transisi Energi Net Zero Emission (NZE) 2060 Climate Budget Tagging
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkeu Habiskan Rp569 T untuk Tangani Perubahan Iklim, Berapa Porsi Anggaran Daerah?Kemenkeu telah merealisasikan anggaran untuk menangani perubahan iklim mencapai Rp569 triliun pada periode 2016-2022. Berapa anggaran pemerintah daerah?
Baca lebih lajut »
Soal Krisis Iklim, DPR Harapkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Dapat Wujudkan KeadilanInosentius dalam acara Seminar Internasional Perubahan Iklim mengatakan ada tiga isu penting yang dibahas, salah satunya terkait dengan keadilan iklim, di mana pengelolaan perubahan iklim tentu perlu mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.
Baca lebih lajut »
BKF Klaim Realisasi Anggaran Perubahan Iklim Tembus Rp568 TGold
Baca lebih lajut »
Boros Anggaran, Penanganan Perubahan Iklim Habiskan Dana SeginiKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, total anggaran pemerintah pusat untuk membiayai program penanganan perubahan iklim mencapai USD 37,8 miliar dalam kurun waktu 2016 sampai 2022. Nilai pembiayaan tersebut setara Rp 569 triliun.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kucurkan Rp569 Trillun untuk Aksi Perubahan IklimDana untuk aksi perubahan iklim itu dialokasikan dengan skema Climate Budget Tagging CBT atau penandaan anggaran
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Kucurkan USD 37,9 M untuk Antisipasi Perubahan IklimPembiayaan anggaran perubahan iklim terbesar terbesar dialokasikan untuk program mitigasi sebesar Rp 332,84 triliun.
Baca lebih lajut »