Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah saat Pilkada 2020

Indonesia Berita Berita

Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah saat Pilkada 2020
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 92%

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember 2020.

DEMI menghindari konflik serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020.

Sebagaimana termaktub dalam telegram itu, demi menjaga profesional dan netralitas, seluruh anggota Polri selama pelaksanaan Pilkada 2020 diminta untuk menunda proses hukum baik penyelidikan ataupun penyidikan terhadap seluruh calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus pidana. Masih dalam telegram, penundaan proses hukum kepada peserta Pilkada nantinya akan dilanjutkan kembali setelah tahapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berakhir.

Surat telegram tersebut tidak akan berlaku kepada peserta Pilkada yang diduga melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara , dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Besok, PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah di Pilkada Surabaya |Republika OnlineBesok, PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah di Pilkada Surabaya |Republika OnlineBesok, PDIP akan umumkan calon kepala daerah di Pilkada Surabaya
Baca lebih lajut »

Tak Netral di Pilkada, Bawaslu Jateng Dukung 5 Kepala Sekolah Diberi SanksiTak Netral di Pilkada, Bawaslu Jateng Dukung 5 Kepala Sekolah Diberi SanksiKetidaknetralan ASN itu dengan membuat video yel-yel yang mengarah pada dukungan terhadap bakal calon bupati.
Baca lebih lajut »

Mulai Besok Polri Gelar Operasi Mantap Praja Buat Pilkada 2020, Apa Saja?Mulai Besok Polri Gelar Operasi Mantap Praja Buat Pilkada 2020, Apa Saja?Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar selalu siap mengamankan Pilkada 2020, terlebih saat ini pandemi 2020.
Baca lebih lajut »

Polri Beri Perhatian Khusus Covid-19 dan Pengamanan Pilkada |Republika OnlinePolri Beri Perhatian Khusus Covid-19 dan Pengamanan Pilkada |Republika OnlineTuntuan hak orang asli Papua dalam pesta demokrasi menjadi atensi khusus.
Baca lebih lajut »

Polri Siap Amankan Pilkada Serentak 2020 |Republika OnlinePolri sudah menyiapkan diri demi suksesnya dan kelancaran pengamanan pilkada
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-16 17:11:58