Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiagakan sebanyak 15 ribu personel dalam rangka Operasi Mantap Brata 2024 pengamanan tahap pengambilan sumpah ...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama petinggi polri saat mengecek geladi bersih pasukan pengamanan pengambilan sumpah Presiden. Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiagakan sebanyak 15 ribu personel dalam rangka Operasi Mantap Brata 2024 pengamanan tahap pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, gladi bersih apel gelar pasukan berlangsung di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Nantinya apel pun digelar di Mako Brimob Kelapa Dua pada Senin Pada kesempatan tersebut, Jokowi akan memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti pada 7 satuan di Polri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kapolres Boyolali Meninggal, Polri Sampaikan DukacitaKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut berduka atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga.
Baca lebih lajut »
Di Forum PBB, Menlu Retno Minta Negara-negara di Dunia Akui Negara Palestina SekarangMenteri Luar Negeri RI meminta negara-negara di dunia segera memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah penting menuju Solusi Dua Negara.
Baca lebih lajut »
Arab Saudi Bentuk Aliansi dengan Negara-negara Islam dan Eropa untuk Dirikan Negara PalestinaArab Saudi telah mengumumkan pembentukan aliansi dengan negara-negara Islam dan Eropa untuk mendirikan negara Palestina dan menerapkan solusi dua negara.
Baca lebih lajut »
Eropa, Arab, dan Negara-negara Muslim Bersatu Perkuat Negara PalestinaSetelah 30 tahun pasca-Kesepakatan Oslo I, pendudukan Israel atas Palestina berlanjut. Aliansi global mencari terobosan.
Baca lebih lajut »
Jokowi Bandingkan Kereta Cepat & Tol di RI dengan China: Jauh Banget!Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan stok infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju.
Baca lebih lajut »
Negara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan EkonomiPAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
Baca lebih lajut »