Polri mengembangkan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ke ranah tindak pidana korupsi. 39 saksi diperiksa dan lima rumah digeledah untuk memperkuat alat bukti. Diduga ada pemberian dan penerimaan hadiah, janji, atau gratifikasi terkait aktivitas judi daring pada 2020-2023.
Polri terus mengembangkan kasus ”judol” yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi ke ranah tindak pidana korupsi. Ada 39 saksi yang diperiksa dan lima rumah digeledah.JAKARTA, KOMPAS — Penanganan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital mulai dikembangkan ke ranah tindak pidana korupsi. Sebanyak 39 saksi diperiksa dan lima rumah digeledah untuk memperkuat alat bukti.
Polisi menangkap 24 tersangka kasus judi daring yang melibatkan sembilan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital . Dari pengungkapan ini, penyidik juga menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang senilai Rp 166, 6 miliar. Selain menyeret sejumlah tersangka, penyidik juga menyita aset sekitar Rp 167 miliar. Selain tindak pidana perjudian, ucap Karyoto, pihaknya juga menyelidiki adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkomdigi yang disuap oleh pihak eksternal untuk berbuat sesuatu.Sejumlah kendaraan yang diparkir di Markas Polda Metro Jaya, Senin . Ini merupakan sejumlah aset yang disita dari praktik judi daring yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital.
JAKARTA, KOMPAS — Penanganan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital mulai dikembangkan ke ranah tindak pidana korupsi. Sebanyak 39 saksi diperiksa dan lima rumah digeledah untuk memperkuat alat bukti. Polisi menangkap 24 tersangka kasus judi daring yang melibatkan sembilan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital . Dari pengungkapan ini, penyidik juga menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang senilai Rp 166, 6 miliar.
CORRUPTION JUDI DARING POLISI KEMENKOMDIGI Tindak Pidana
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Judi Online Libatkan Pegawai Kemenkomdigi, Budi Arie DiperiksaBerita ini membahas kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), termasuk pemeriksaan eks Menkominfo Budi Arie Setiadi oleh Bareskrim Polri. Selain itu, berita ini juga menyajikan berbagai berita lainnya seperti pengungkapan kasus narkoba di Sumatera Utara, dugaan penganiayaan oleh Chandrika Chika, hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Baggott, serta regulasi AFF yang dapat menghentikan peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal.
Baca lebih lajut »
Polda Metro Jaya Naikan Status Penyidikan Kasus Judi Online di KemenkomdigiPolda Metro Jaya telah meningkatkan status penyelidikan kasus beking situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ke tahap penyidikan.
Baca lebih lajut »
Soal Kasus Ibu dan Anak Jadi Korban Pinjol, Menteri PPA Lakukan Koordinasi dengan KemenkomdigiUntuk menekan kasus keterlibatan ibu dan anak menjadi korban pinjol, Pemkot Tangerang mendorong program dalam akses permodalan.
Baca lebih lajut »
18 Anggota Polri Ditangani Mabes Polri Terkait Kasus PemerasanMabes Polri mengambil alih penanganan kasus pemerasan oleh 18 anggota Polri dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya. Kasus ini melibatkan warga negara Malaysia sebagai korban.
Baca lebih lajut »
DPR nilai anggota Polri masih perlu senjata api walau ada kasus-kasusKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai bahwa anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api walaupun ada beberapa kasus yang muncul dari ...
Baca lebih lajut »
456 Kasus Buruh Migran Diterima SBMISurvei Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SBMI) mencatat 456 kasus terkait buruh migran pada tahun 2024. Sebagian besar kasus (70,6%) dialami oleh buruh migran laki-laki, didorong oleh peningkatan kasus di sektor perikanan, perkebunan, dan penipuan online. Kasus penipuan mendominasi dengan 447 kasus, diikuti oleh pemalsuan dokumen (415 kasus), Tindak Pidana Perdagangan Orang (251 kasus), jeratan utang (162 kasus), dan gaji tidak dibayar (131 kasus).
Baca lebih lajut »