Berita ini membahas tentang pemberhentian personnel Polri yang dilakukan sepanjang tahun 2024, termasuk kasus terkait LGBT dan berbagai kasus lain yang terjadi.
Meski tak menyebut berapa jumlah pasti, namun Suharyono memastikan bahwa dari total 34 personel yang dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sepanjang tahun 2024, di antaranya ada yang tersangkut kasus LGBT . 'Di mana pun hal seperti itu terjadi. Walaupun kita tidak menyatakan daerah mana, di kementerian, lembaga mana, tapi hal seperti itu sering terjadi. Di Sumbar ada, tapi tidak banyak,” kata Suharyono, dikutip dari keterangan resminya pada Kamis, 2 Januari 2024.
'Rincian dari 34 anggota itu adalah 24 sudah selesai dan 10 dalam proses. Sedangkan, terkait pelanggaran disiplin terdapat 122 anggota. Sementara, pelanggaran kode etik adalah 117 anggota,” tutup Suharyono.Divpropam Polri kembali menggelar sidang etik terhadap tiga polisi yang terlibat pemerasan 45 warga negara (WN) Malaysia saat menonton DWP (Djakarta Warehouse Project).Kapolda Metro Jaya Ungkap Pelanggaran Anak Buah di Kasus Narkoba: Suka Nakut-nakuti PemakaiPenyelundupan narkoba dengan barang bukti sabu seberat 2,9 kilogram digagalkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Deliserdang dan petugas Avsec Bandara Kualanamu. Pengacara di Bone, Sulsel bernama Rudi S Gani (49), tewas ditembak saat malam pergantian malam tahun baru. Rudi tewas dengan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Polres Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melakukan pemusnahan narkotika, hasil pengungkapan kasus oleh Satuan Reserse Narkoba pada, pada Selasa siang 31 Desember 2024.Pengacara di Bone, Sulsel bernama Rudi S Gani (49), tewas ditembak saat malam pergantian malam tahun baru. Rudi tewas dengan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional
Polri Pemberhentian LGBT Kasus Narkoba
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Divisi Propam Polri Klarifikasi Jumlah Korban Kasus Pemerasan Warga MalaysiaKadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim membantah kabar adanya 400 korban dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga Malaysia oleh oknum polisi. Ia menyatakan hasil penyelidikan menemukan 45 korban. Kasus ini telah diambil alih oleh Propam Mabes Polri dan sidang kode etik terhadap para oknum polisi yang terlibat akan digelar pekan depan.
Baca lebih lajut »
Propam Polri Klarifikasi Kasus Pemerasan Warga MalaysiaDivisi Propam Polri mengklarifikasi jumlah korban kasus dugaan pemerasan terhadap warga Malaysia yang mencapai 45 orang, bukan 400 orang seperti yang beredar. 18 oknum personel telah diamankan dan akan menjalani sidang kode etik.
Baca lebih lajut »
18 Anggota Polri Ditangani Mabes Polri Terkait Kasus PemerasanMabes Polri mengambil alih penanganan kasus pemerasan oleh 18 anggota Polri dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya. Kasus ini melibatkan warga negara Malaysia sebagai korban.
Baca lebih lajut »
Prabowo Beri Amnesti 44 Ribu Napi, Kasus-kasus Amnesti Era Presiden Sukarno hingga JokowiPrabowo akan memberikan amnesti kepada 44 narapidana atau napi. Berikut amnesti pada era presiden terdahulu, Sukarno hingga Jokowi.
Baca lebih lajut »
DPR nilai anggota Polri masih perlu senjata api walau ada kasus-kasusKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai bahwa anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api walaupun ada beberapa kasus yang muncul dari ...
Baca lebih lajut »
456 Kasus Buruh Migran Diterima SBMISurvei Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SBMI) mencatat 456 kasus terkait buruh migran pada tahun 2024. Sebagian besar kasus (70,6%) dialami oleh buruh migran laki-laki, didorong oleh peningkatan kasus di sektor perikanan, perkebunan, dan penipuan online. Kasus penipuan mendominasi dengan 447 kasus, diikuti oleh pemalsuan dokumen (415 kasus), Tindak Pidana Perdagangan Orang (251 kasus), jeratan utang (162 kasus), dan gaji tidak dibayar (131 kasus).
Baca lebih lajut »