'KPK terjebak pada rutinitasnya nangkepin orang, padahal pengembalian uang negara dan uang pengganti minim,” ujar Masinton.
Sebab, selama ini KPK terus-terusan melakukan operasi tangkap tangan tanpa berupaya membangun sistem pencegahan korupsi.
“KPK diberi kewenangan khusus untuk pencegahan dan itu tidak pernah optimal dilakukan. Maka KPK terjebak pada rutinitasnya nangkepin orang, padahal pengembalian uang negara dan uang pengganti minim,” ujar Masinton kepada Kompas.com, Sabtu .Dengan model pemberantasan korupsi yang seperti itu, kata Masinton, negara sebenarnya tekor.“Selama 15 tahun KPK berdiri, kita rata-ratakan anggaran KPK Rp 1 T per tahun, berarti Rp 15 T. Sementara kita tahu pengembalian kerugian negara itu di bawah Rp 5 T.
Masinton meyakini betul Presiden Jokowi sedang mengkritik KPK karena kepala pemerintahan berbicara soal pencegahan. “Dalam institusi penegakan hukum kita, khususnya dalam pemberantasan korupsi, satu-satunya institusi yang diberi kewenangan pencegahan adalah KPK. Polisi dan Kejaksaan tidak ada kewenangan pencegahan,” kata Masinton.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Ajak Masyarakat Diajak Ikut Kawal Seleksi Capim KPKKPK ajak masyarakat mengawal seleksi capim agar KPK lebih baik melawan korupsi
Baca lebih lajut »
Ini Tanggapan Ketua KPK Terkait Pidato JokowiKetua KPK Agus Rahardjo menanggapi pidato Presiden dalam sidang Tahunan MPR
Baca lebih lajut »
Ini Komentar Jubir KPK Soal Pidato PresidenLangkah penindakan yang diambil KPK itu perintah yang tercantum di UU.
Baca lebih lajut »
KPK Buka-bukaan Informasi Tentang Kasus Suap Restitusi PajakKPK bersama Kejaksaan Agung telah merekonstruksi perkara suap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng Jakarta Barat.
Baca lebih lajut »
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Restitusi Pajak Dealer Jaguar-BentleySuap diduga terkait pengajuan restitusi pajak PT WAE senilai Rp 5,3 miliar pada 2015 dan Rp 2,7 miliar pada tahun pajak 2016.
Baca lebih lajut »
KPK Tetapkan Komisaris PT WAE Tersangka Suap Restitusi PajakKPK menetapkan komisaris sekaligus pemilik saham PT WAE, Darwin Maspolim sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak.
Baca lebih lajut »