Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan memenuhi panggilan KPK dalam posisinya sebagai saksi kasus korupsi terkait penyaluran dana fiktif oleh LPDB-KUMKM tahun 2012-2013.
Anggota DPR RI ini berharap, apa yang dilakukan saat ini dapat membantu tim KPK menuntaskan kasus yang sedang berjalan.
“Tentunya saya mendukung apa yang dilakukan KPK hari ini dalam hal memberantas korupsi," kata mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut. Syarief Hasan bakal dimintai keterangan saksi, untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur LPDB-KUMKM periode 2010-2017, Kemas Danial. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua MPR RI ," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 4 Januari 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politisi Demokrat dan Mantan Menteri Koperasi Syarief Hasan, Diperiksa KPKKPK terus mendalami kasus korupsi terkait penyaluran dana fiktif oleh (LPDB-KUMKM) tahun anggaran 2012-2013. Syarief Hasan sebagai mantan menterinya, turut diperiksa KPK.
Baca lebih lajut »
Sandiaga Uno Jawab Isu Pindah ke PPP Jelang 2024: KamI Sangat Dekat Bermitra, Tapi..Politisi Partai Grindra sandiuno jawab isu pindah partai bergabung ke PPP jelang bursa politik 2024. Meski mengaku dekat dan kerap diundang di sejumlah pertemuan, Sandi mengaku hingga saat ini dirinya masih kader Gerindra.
Baca lebih lajut »
Pakde Karwo Tinggalkan Demokrat dan Kembali ke Partai Golkar, Jadi Wakil Ketua Dewan PakarPakde Karwo tinggalkan Demokrat dan kembali ke Partai Golkar.
Baca lebih lajut »
Hengkang dari Demokrat, Pakde Karwo Kini Jadi Elite Partai Golkar - JawaPos.comMantan Gubernur Jawa Timur yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo hengkang dari Partai Demokrat.
Baca lebih lajut »
Minus PDIP, 8 Fraksi Partai Politik di DPR Tolak Sistem Pemilu Coblos Partai | merdeka.comTanpa PDIP, 8 fraksi partai politik di DPR menyatakan menolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024 karena alasan demokrasi.
Baca lebih lajut »
Sidang Gugatan Partai Berkarya: Tanyakan Keputusan KPU Tentang Partai Peserta Pemilu - tvOneSidang gugatan terhadap KPU terkait penetapan Partai Politik (Parpol) dan peserta Pemilu 2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. - tvOne
Baca lebih lajut »