Tuntutan agar ASN netral bertujuan supaya kerja pemerintah dalam melayani publik bisa tercapai dengan optimal.
Pesan netralitas ASN pada pakaian yang dikenakan peserta apel"Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum 2024 di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa . Ini menjadi momen bagi setiap pemangku kepentingan menyukseskan Pemilu 2024 di Palembang.
Pelanggaran netralitas ASN masih terus terjadi dan meningkat terutama mendekati pilkada pada November 2024. Apalagi, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Berkaca dari Pilkada 2020 yang diikuti 270 daerah, terdapat 2.034 ASN yang dilaporkan. Sebanyak 1.597 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melanggar prinsip netralitas. Pelanggaran dilakukan dengan menyalahgunakan sumber daya birokrasi, merekayasa regulasi, mobilisasi sumber daya manusia, alokasi anggaran, bantuan program, hingga fasilitas sarana atau prasarana untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
Menurut Agus, netralitas ASN sangat penting agar birokrasi menjadi independen dari kepentingan politik. Demokrasi meniscayakan kinerja birokrasi yang lepas dari kepentingan politik. Birokrasi memosisikan dirinya untuk bekerja secara profesional dan netral. Pelaporan saat ini terhadap pelanggaran netralitas ASN bisa saja seperti fenomena puncak gunung es. Pelanggaran yang terjadi ternyata lebih banyak daripada yang dilaporkan.
”Lonjakan pelanggaran netralitas ASN itu berpotensi terjadi. Saya setuju itu. Karena bagaimanapun skala kontestasi pada level pilkada dilakukan secara kolosal. Hal Ini dilakukan baru berapa bulan setelah pilpres dan pileg sehingga nuansa politik dan jejaringnya masih kuat. Ini harus dimitigasi betul oleh KASN,” katanya.
Netralitas Asn Berita Pilkada 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal 165 ASN Satpol PP Jakarta Main Judi Online, Legislatif: Ini Mencoreng Wajah BirokrasiBerita Soal 165 ASN Satpol PP Jakarta Main Judi Online, Legislatif: Ini Mencoreng Wajah Birokrasi terbaru hari ini 2024-09-20 14:08:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemindahan ASN ke IKN Tunggu 47 ”Tower” Hunian Selesai DibangunPresiden Jokowi meminta pemindahan ASN ke IKN dilakukan setelah seluruh hunian ASN rampung dibangun.
Baca lebih lajut »
Besaran Tunjangan Dosen ASN dan Non-ASN di Permendikbud Baru 2024Pada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, diatur berapa besaran tunjangan yang didapat dosen ASN, non ASN, Apakah satu kali gaji?
Baca lebih lajut »
Muncul Gerakan Muktamar Luar Biasa PBNU, Gus Salam Beberkan Sejumlah AlasanMulai sejak kontroversi bendahara umumnya terkena kasus, kemudian politisasi satu abad NU oleh menteri BUMN
Baca lebih lajut »
Potensi Rugikan Negara, Ratih-Dirga Diduga Politisasi PIP untuk PilkadaPenjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima diminta turun tangan menghentikan dugaan politisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang
Baca lebih lajut »
Forum Lintas Ormas Tolak Politik Uang hingga Politisasi AgamaForum Lintas Ormas (FLO) DKI Jakarta tegas menolak politik uang, hoaks, isu SARA, politisasi agama, serta ujaran kebencian dalam gelaran
Baca lebih lajut »