Aziz mengatakan, memang aturan tersebut terasa berat bagi warga yang merantau di Jakarta. Namun, demi keselamatan orang banyak, ia menyebut warga harus menghilangkan keinginan tersebut.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz memberi peringatan bagi warga Jakarta agar patuh untuk tidak mudik di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah resmi melarang warga untuk mudik.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan sanski tegas bagi warga yang masih nekat untuk pulang kampung. "Harus ada tindakan tegas bagi yang melanggar," jelas Aziz kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa . Jakarta sendiri merupakan episentrum penularan Covid-19 di Indonesia.Ketua Komisi B DPRD DKI itu, menyarankan kepada warga agar memanfaatkan waktu yang ada untuk beraktifitas yang bermanfaat saat Ramadhan.
"Khususnya di bulan Ramadan ini, untuk beribadah di rumah dan memohon doa keselamatan untuk kita semua. Kami berharap warga Jakarta mematuhi aturan larangan mudik ini," pungkas Aziz.Kebijakan pelarangan mudik mulai berlaku efektif pada 24 April 2020. Restriksi tersebut utamanya dikhususkan untuk warga yang berada di zona merah covid-19 seperti Jabodetabek dan daerah-daerah lain yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Yakin Mau Mudik Lebaran? Baca Dulu Penjelasan Politikus PKS IniUmat muslim diimbau untuk menunda rencana mudik ke kampung halaman jelang masa puasa dan Lebaran. HidayatNurWahid
Baca lebih lajut »
Minus PKS, Ini Daftar Anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta KerjaPKS tidak menyetorkan nama anggotanya ke Panja karena menolak pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
PKS Tolak Ikut Panja RUU Cipta KerjaPKS sudah memutuskan bahwa tak mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan di tengah pandemi. Fraksi PKS akan lebih dulu fokus pada hal-hal terkait penanggulangan covid-19.
Baca lebih lajut »
DPR Resmi Bentuk Panja Omnibus Law Ciptaker, PKS Tak IkutBaleg DPR resmi membentuk panitia kerja omnibus law cipta kerja, tanpa keterlibatan PKS yang enggan menyetorkan nama anggotanya.
Baca lebih lajut »
Alasan PKS tak Kirim Nama untuk Panja RUU Ciptaker |Republika OnlinePKS tak setuju jika pembahasan Omnibus Law Ciptaker dilakukan saat pandemi.
Baca lebih lajut »
Milad ke-22, PKS Perkuat Komitmen untuk Melayani RakyatPKS mensyukuri miladnya ke-22 tahun yang jatuh pada tanggal 20 April 2020. Fraksi PKS DPR sebagai garda terdepan memperkuat...
Baca lebih lajut »