Politikus PKS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Jangan Mengakali Hukum Terbitkan Perpres 64/2020 matalokal via tribunnews
Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan pemerintah tak ubahnya memberikan kado buruk dan pil pahit bagi masyarakat di momen lebaran ini. Antara lain seperti kenaikan tarif daftar listrik , harga BBM yang tak kunjung turun, serta daya beli masyarakat yang semakin menurun.
Menurut Netty kebijakan subsidi yang diberikan kepada kelompok kelas III PBPU harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tepat sasaran mengingat carut marutnya persoalan data kepesertaan BPJS.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus PAN Sesalkan Keputusan Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan - Tribunnews.comPolitikus PAN Sesalkan Keputusan Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan via tribunnews newsupdate
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan Naik, PKS: Hidup Masyarakat Semakin Sengsara dan AmbyarWakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani menilai keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan membuat...
Baca lebih lajut »
PKS Usul Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dicabut: Pemerintah Tak Peka!'Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi wabah COVID-19,...' kata Ansory.
Baca lebih lajut »
Iuran Kesehatan Naik, BPJS Kesehatan Terapkan Kebijakan KhususIuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019....
Baca lebih lajut »
Pengamat: Tidak tepat iuran BPJS Kesehatan naik saat pandemi COVID-19'Ini masalah yang sensitif, di tengah wabah, pemerintah menaikkan (iuran BPJS). Walaupun pemerintah punya argumentasi yang kuat pun, itu pasti akan ditanggapi miring,” kata pengamat ekonomi.
Baca lebih lajut »