Politikus PKS Desak Jokowi Evaluasi Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO
Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022.
“Jangan sampai larangan kebutuhan ekspor minyak goreng mengakibatkan kerugian. Pemerintah perlu mengakomodir siklus perdagangan CPO, bukan serta merta setop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh” kata Rafli dalam keterangannya, Senin . Rafli yang juga Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut kebijakan ini pernah dipraktikan oleh Malaysia, negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia dengan harga minyak goreng Rp8.500/kg.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus PKS Respons Larangan Ekspor Minyak GorengPKS merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022.
Baca lebih lajut »
Petani Sawit Dukung Langkah Jokowi Hentikan Ekspor CPOSekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto percaya penghentian sementara ini mampu menjaga ketersediaan minyak goreng yang merata di dalam negeri dengan
Baca lebih lajut »
Pro Kontra Larangan Jokowi Ekspor CPO dan Minyak Goreng | merdeka.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng, mulai 28 April 2022. Larangan ini berlaku hingga aturan tersebut dicabut pemerintah.
Baca lebih lajut »
Anis Dukung Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak GorengLarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu, dinilai sebagai langkah pemerintah untuk melindungi kepentingan dalam negeri.
Baca lebih lajut »