Politikus PDIP Jakarta Desak Pergub Bantuan Pendidikan Direvisi: Supaya Tak Ada Kasus Tebus Ijazah

Dprd Dki Jakarta Berita

Politikus PDIP Jakarta Desak Pergub Bantuan Pendidikan Direvisi: Supaya Tak Ada Kasus Tebus Ijazah
Hardiyanto KennethPdi PerjuanganPdip
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 63%

Politikus PDIP Desak Pergub Nomor 110 Tahun 2021 direvisi.

- Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mendesak Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan direvisi.

Salah satu contoh di butir 1 sudah tidak relevan dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku, sering mendapatkan informasi kalau banyak sekali anak masyarakat miskin yang orangtuanya mempunyai KTP DKI tidak bisa mendapatkan KJP dan terpaksa menempuh pendidikan di sekolah swasta dan harus membayar SPP.

"Warga miskin Jakarta yang dapat bantuan KJP atau tidak, sama-sama harus membayar SPP di sekolah swasta karena sistem KJP di sekolah swasta rata-rata yang saya temukan tetap menagih biaya SPP, yang mendapatkan biaya gratis hanya buku dan seragam saja," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Hardiyanto Kenneth Pdi Perjuangan Pdip Kartu Jakarta Pintar Pergub Nomor 110 Tahun 2021

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Hasil Rakernas V PDIP: Perintahkan Fraksi PDIP di DPR RI Desak Pemerintah Turunkan Biaya UKTHasil Rakernas V PDIP: Perintahkan Fraksi PDIP di DPR RI Desak Pemerintah Turunkan Biaya UKTRakernas V PDIP memerintahkan agar Fraksi PDIP di DPR RI agar mendesak pemerintah menurunkan harga UKT yang melambung tinggi.
Baca lebih lajut »

PDIP Desak Pemprov DKI Jakarta Segera Cairkan Dana KJPPDIP Desak Pemprov DKI Jakarta Segera Cairkan Dana KJPPDIP desak Pemprov DKI Jakarta segera cairkan dana KJP
Baca lebih lajut »

Walhi Jabar Desak Adanya Pergub Larangan Pembuangan Sampah Organik ke TPAWalhi Jabar Desak Adanya Pergub Larangan Pembuangan Sampah Organik ke TPAWalhi Jabar menyerukan agar pemerintah provinsi dapat bekerja lebih maksimal untuk melakukan pengawasan pembuangan sampah organik ke TPA Sarimukti.
Baca lebih lajut »

Alasan Politikus PDIP Ingin Legalkan Money Politics di PemiluAlasan Politikus PDIP Ingin Legalkan Money Politics di PemiluPolitikus PDIP Hugua mengusulkan KPU membuat aturan lebih tegas soal money politics. Ia ingin money politics dilegalkan selama tak melewati batas tertentu.
Baca lebih lajut »

Politikus PDIP Usulkan Praktik Politik Uang Dilegalkan di Pemilu SelanjutnyaPolitikus PDIP Usulkan Praktik Politik Uang Dilegalkan di Pemilu SelanjutnyaPolitikus PDIP usulkan politik uang dilegalkan di Pemilu.
Baca lebih lajut »

Ahok Muncul dalam Bursa Bakal Cagub Sumut 2024, Politikus PDIP: Menarik JugaAhok Muncul dalam Bursa Bakal Cagub Sumut 2024, Politikus PDIP: Menarik JugaNama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok muncul dalam bursa bakal calon gubernur (cagub) Sumatera Utara (Sumut) pada Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 06:54:18