Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah ...
Tangkapan layar - Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman yang menggugat Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta saat sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa . ANTARA/Fath Putra Mulya
Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat itu mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 1 ayat , Pasal 6 ayat , Pasal 13 ayat , ayat , dan ayat huruf a Undang-Undang DKJ terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ke MK.
Karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, dia menginginkan daerah otonom di Jakarta sampai ke tingkat kabupaten/kota.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Joe Biden Mundur dari Pencapresan, Republikan Minta Sekalian Mundur dari Jabatan PresidenPolitikus-politikus Partai Republik meminta Joe Biden mundur dari jabatan presiden Amerika Serikat (AS).
Baca lebih lajut »
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Dibuatnya Undang-Undang Tentang Digital MarketplaceSebab, hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital marketplace.
Baca lebih lajut »
Bamsoet Ungkap Pentingnya Pemerintah Buat Undang-Undang yang Mengatur Digital MarketplaceJPNN.com : Ketua MPR Bamsoet mengungkapkan hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital market
Baca lebih lajut »
Ketua LPOI Said Aqil Siradj Minta Aturan dan Undang-undang Tambang Harus JelasMenurut Said Aqil Siradj, kebijakan pemerintah memfasilitasi tambang adalah langkah yang baik. Namun, kebijakan itu harus diiringi dengan aturan dan
Baca lebih lajut »
Soal Ancaman Terhadap Kusnadi, Kuasa Hukum Sebut Jubir KPK Kurang Baca Undang-undangTessa diminta banyak membaca undang-undang (UU) lain terkait tugas dan wewenang KPK, di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, misalnya.
Baca lebih lajut »
Netflix Mau Diatur Undang-Undang, RI Bakal Berubah TotalDraft Revisi Undang-undang Penyiaran sedang digodok.
Baca lebih lajut »