Kinerja pendidikan di era desentralisasi belum sebaik yang diharapkan. Kesenjangan mutu pendidikan dan ketimpangan akses pembelajaran terlihat di seantero negeri.
Indonesia telah memilih jalan demokrasi dengan menerapkan politik desentralisasi, yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Politik desentralisasi telah mengubah secara fundamental arsitektur pemerintahan, yang mencakup hampir semua bidang administrasi pemerintahan, termasuk tata kelola pendidikan.
Namun, pada jenjang pendidikan menengah , capaian APK tingkat SMA/SMK/MA baru sebesar 86,34 persen dengan disparitas yang relatif tajam antarwilayah di seluruh Indonesia. Secara mengejutkan, APK sekolah menengah di dua provinsi luar Jawa, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara, masing-masing sebesar 98,02 persen dan 97,78 persen, berada di peringkat tertinggi, jauh melampaui rata-rata nasional .
Kesenjangan partisipasi pendidikan ini berkaitan erat dengan masalah kesulitan ekonomi sehingga perlu diatasi melalui kebijakan afirmasi dengan memberi dukungan finansial. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar , semacam program beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga berpendapatan rendah agar mereka tetap bersekolah. Para siswa penerima beasiswa KIP pada semua kelompok usia sekolah dan jenjang pendidikan total mencapai 20,1 juta anak.
Metode penilaian pendidikan domestik yang disebut asesmen nasional juga menunjukkan hasil serupa. AN merupakan suatu instrumen evaluasi pembelajaran yang mengukur kemampuan siswa dalam dua bidang: numerasi dan literasi. Masalah menjadi kian rumit karena sebagian besar kepala daerah justru cenderung merekrut guru-guru honorer tanpa menimbang saksama kualifikasi dan kompetensi, suatu standar profesionalisme yang sangat penting di dunia pendidikan.
Upaya restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru dimaksudkan untuk memastikan kecukupan dan pemenuhan guru berkualitas melalui proses seleksi ketat berbasis meritokrasi, yang disertai pemerataan sebaran di daerah dan sekolah. Untuk itu, diperlukan suatu norma khusus pada suatu pasal yang memindahkan otoritas pengelolaan guru ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait penyelenggaraan pendidikan.
Guru-guru lulusan LPTK juga terlebih dulu harus menempuh program pendidikan profesi guru untuk menjamin kompetensi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan terobosan dengan mengalihkan otoritas pengelolaan guru secara terpusat perlu ditempuh demi perbaikan kinerja dan kemajuan pendidikan Indonesia di masa depan.
Kedua masalah tersebut jelas menunjukkan bahwa kinerja pendidikan di era desentralisasi tidak/belum sebaik yang diharapkan, padahal salah satu tujuan utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan. Kesenjangan mutu pendidikan dan ketimpangan akses terhadap fasilitas pembelajaran terlihat jelas di seantero negeri.
Berdasarkan data statistik di atas, terlihat jelas bahwa masih sangat banyak siswa putus sekolah dengan berbagai alasan, antara lain karena keterbatasan biaya, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Anak-anak usia sekolah 16-18 tahun dari kelompok kuintil 5 sudah menempuh pendidikan di sekolah menengah dengan APK mencapai 97,27 persen, sedangkan sebaya mereka dari kelompok kuintil 1 masih tertinggal, baru sebesar 75,89 persen.
Bahkan, skor PISA Indonesia tahun 2022 menurun signifikan dan menempatkan negara dengan jumlah anak usia sekolah sekitar 55 juta ini pada kelompok terendah secara global. Hasil skor PISA untuk tiga bidang berturut-turut: 366 , 383 , dan 359 . Hal ini jelas menunjukkan betapa kualitas pendidikan Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang terstandardisasi.
Masalah ini lebih diperparah lagi oleh kendala politis-struktural yang menghalangi para guru berkualitas untuk melakukan perpindahan dari/ke daerah lain, melewati batas-batas otonomi daerah. Mobilitas guru antardaerah bahkan di provinsi yang sama pun terhambat oleh kewenangan administratif di bawah otoritas kepala daerah yang berbeda.
Mutu Pendidikan Ketimpangan Pendidikan Amich Alhumami Kompetensi Guru
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pendidikan Bermutu: Fondasi Kemajuan BangsaWakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Ia melihat peran guru sebagai sentral pendidikan dan menjabarkan komponen-komponen pendidikan bermutu meliputi kompetensi guru, sarana dan prasarana memadai, pembelajaran adaptif, serta lingkungan sosial dan budaya yang mendukung. Atip menegaskan bahwa pendidikan bermutu harus diakses seluruh masyarakat melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, pembiayaan pendidikan afirmatif, pengembangan talenta unggul, dan layanan pendidikan inklusif. Ia mengajak partisipasi semesta dari pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mencapai tujuan ini.
Baca lebih lajut »
Apresiasi untuk Kinerja Polri di Tahun Politik 2024Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama tahun politik 2024.
Baca lebih lajut »
Kinerja Polri Diapresiasi Setelah Sukses Jaga Keamanan dan Kondusifitas pada Tahun Politik 2024Berita Kinerja Polri Diapresiasi Setelah Sukses Jaga Keamanan dan Kondusifitas pada Tahun Politik 2024 terbaru hari ini 2025-01-03 21:29:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Kementerian Pendidikan: Putusan MK Terkait Pendidikan Agama Sejalan dengan UUD 1945Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah untuk melaksanakan mata pelajaran agama sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca lebih lajut »
Menteri Pendidikan Nilai Pendidikan Nonformal Penting untuk Kemajuan IndonesiaMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu'ti menekankan pentingnya pendidikan nonformal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ia menyampaikan hal ini saat Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2024 di Jakarta. Pendidikan nonformal dinilai penting dalam memberikan pendidikan bermutu untuk semua serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pendidikan Penting untuk Tingkatkan Partisipasi Perempuan di PolitikKepala BRIN Athiqah Nur Alami menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di sektor politik. Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah dan belum mencapai target 30 persen.
Baca lebih lajut »