Apalagi, pada 2020 mendatang terdapat 270 daerah yang menggelar pilkada.
Solo, Beritasatu.com - Sistem politik yang menuntut biaya tinggi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Politik berbiaya tinggi dinilai menjadi salah satu akar persoalan maraknya korupsi di Indonesia. Dengan sistem politik yang ada saat ini, KPK khawatir hanya bekerja menangkap kepala daerah korup. Apalagi, pada 2020 mendatang terdapat 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah .
Beberapa sektor yang kerap jadi lahan korupi, yakni pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, jual beli perizinan hingga korupsi APBD bekerja sama dengan DPRD. Menurut Alex, dengan pemetaan ini, korupsi di Indonesia seolah sudah dikondisikan oleh sistem politik."Ada yang bilang dikondisikan. Siapapun yang menjabat, ya korupsi. Kondisinya bikin orang korup," ungkap Alexander Marwata.
Dikatakan Alex dengan meningkatkan tax ratio setidaknya dua persen atau setara dengan Thailand dan Filipina, penerimaan negara dari sektor pajak dapat bertambah hingga Rp 300 triliun. Penambahan penerimaan negara diyakini KPK akan cukup untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk kepala daerah dan meminimalisir terjadinya korupsi."Untuk itu maka koordinasi supervisi pencegahan KPK sedang giat mengoptimalisasi pendapatan daerah bekerja sama dengan Ditjen Pajak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Yasonna Laoly tak Setuju Usulan Perppu untuk Revisi UU KPKRevisi UU KPK sendiri ditolak banyak pihak karena dinilai hanya akan melemahkan KPK.
Baca lebih lajut »
APIP Diminta Ikut Cegah KorupsiKepala daerah yang berintegritas membuat APIP dapat menjalankan pengawasan secara objektif dan independen. Integritas kepala daerah kunci dari pengawasan itu sendiri.
Baca lebih lajut »
KPK Berperan Terhadap Peningkatan Investasi, Ini DatanyaPernyataan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko yang menyebut kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghambat investasi dipertanyakan.
Baca lebih lajut »
KPK Tegaskan Korupsi Jadi Faktor Utama Penghambat InvestasiPihak yang sempat menyebut KPK menghambat investasi adalah Kepala Staf Presiden, Moeldoko.
Baca lebih lajut »
Usai OTT KPK, Sejumlah Pejabat Perum Perindo Masih Rapat di BogorUsai OTT KPK, kantor Perindo pada hari ini hanya diisi tak lebih dari separuh karyawan.
Baca lebih lajut »
Bappenas Minta Pemda Prioritaskan Proyek Sanitasi dan Air BersihKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah daerah mengutamakan pembangunan sarana sanitasi
Baca lebih lajut »