Kala Denny Indrayana menyinggung pembungkaman karena dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut rumor putusan MK, Polri menegaskan akan profesional.
"Adapun uraian kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei 2023 pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 yang memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian , berita bohong , penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara," ujarnya.Denny Indrayana buka suara usai dilaporkan ke Bareskrim Polri.
"Kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan terkait laporan yang dilayangkan kepada aparat kepolisian. Terlepas adanya hak setiap orang untuk melaporkan ke polisi, saya berpendapat hak demikian mesti digunakan secara tepat dan bijak. Baiknya, tidak semua hal dengan mudah dibawa ke ranah pidana. Seharusnya, persoalan wacana dibantah dengan narasi pula, bukan memasukkan tangan paksa negara, apalagi proses hukum pidana.
"Karena putusan MK itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum apapun dan langsung mengikat begitu dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang telah dibacakan harus dihormati dan dilaksanakan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada lagi ruang koreksi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK, makin melumpuhkan kredibilitas KPK, karena memperpanjang pimpinan yang problematik secara etika.
Denny berpandangan putusan MK mengenai sistem pemilu merupakan ihwal yang strategis karena mempengaruhi kadar suara rakyat pemilih dalam gelaran pemilu. Dengan demikian, Denny mengaku merasa perlu mengawal hal itu sebelum putusan MK telanjur diputuskan dan dibacakan. "Saya berpendapat putusan terkait sistem pemilu legislatif sangat penting dan strategis, sehingga menjadi perhatian banyak kalangan dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya dari partai dan bacaleg, namun juga yang paling penting, mempengaruhi kadar suara rakyat pemilih yang tidak lagi punya bobot menentukan jika MK memutuskan sistem proporsional dengan nomor urut atau tertutup menggantikan sistem nama dan suara terbanyak atau terbuka," kata Denny.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim, Anies Baswedan Percaya Polri Jaga Marwah DemokrasiBakal capres Anies Baswedan angkat bicara soal kasus Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Baca lebih lajut »
Tangani Kasus Denny Indrayana, Polri Sebut Akan ProfesionalPolri pastikan akan bersikap profesional tangani kasus hukum yang seret Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Baca lebih lajut »
Klaim Bakal Profesional Urus Laporan terhadap Denny Indrayana, Begini Kata PolriKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengklaim bakal profesional menangani laporan terhadap eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana.
Baca lebih lajut »
Polri Nyatakan Bersikap Profesional Tangani Kasus Denny Indrayana - Jawa PosBagi Polri, semua kasus memiliki kedudukan yang sama sehingga harus diselesaikan sebaik mungkin. Termasuk kasus Denny Indrayana.
Baca lebih lajut »
Dilaporkan ke Polisi, Pihak Denny Indrayana Minta Publik Tetap Fokus Kawal Putusan MKDenny Indrayana tidak menginginkan adanya pergeseran fokus isu advokasi yang diperjuangkan, yakni menjaga sistem pemilu Indonesia tetap demokratis.
Baca lebih lajut »
Hasto Singgung Denny Indrayana Tak Kritisi Kenaikan Suara Drastis Demokrat di Pemilu 2009'Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen'
Baca lebih lajut »