JPNN.com : Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto mempersilakan siapa saja untuk membuktikan isu polisi ikut cawe-cawe di Sirekap Pemilu 2024.
jpnn.com, SITUBONDO - Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto mempersilakan kepada siapa saja untuk melakukan pengecekan dan membuktikan mengenai informasi yang beredar di media sosial bahwa mereka cawe-cawe di Sirekap Pemilu 2024.
"Kami tidak menutup diri, silakan cek dan dibuktikan siapa yang bisa mengakses Sirekap. Kami bekerja fokus pengamanan semaksimal mungkin supaya pemilu aman dan lancar sehingga seluruh tahapan berjalan dengan baik tanpa ada masalah," kata Kapolres Dwi SR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kaesang Masuk Bursa Calon Wali Kota Solo, Gibran Klaim Tak Mau Cawe-Cawe di PilkadaGibran mengklaim tak ingin cawe-cawe terkait wacana Kaesang jadi Calon Wali Kota Solo
Baca lebih lajut »
DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil Lahadalia terkait Dugaan Cawe-Cawe Izin TambangJPNN.com : Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jadi sorotan soal izin tambang. Ada apa sebenarnya?
Baca lebih lajut »
Pakar Sebut Jokowi Tak Perlu Cawe-cawe di Pemerintahan Selanjutnya: Jangan Ada Matahari KembarPengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti menilai Presiden RI Joko Widodo tidak perlu 'cawe-cawe' di pemerintahan selanjutnya.
Baca lebih lajut »
Cawe-Cawe Menkes dalam Urusan Etika Profesi DokterHUBUNGAN antara dokter sebagai pemberi jasa layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa bukanlah transaksi jual beli yang menjadikan sakitnya pasien sebagai objek bisnis
Baca lebih lajut »
KPK Menduga 4 Legislator Kota Bandung Ini Cawe-cawe dalam Proyek PekerjaanJPNN.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa empat anggota DPRD Kota Bandung.
Baca lebih lajut »
Diduga Kuat Ada Cawe-cawe Pihak Tiongkok, Ekonom Celios Sebut Salah Satu Contohnya Pelanggaran Tiktok ShopBhima menegaskan, pembiaran terhadap Tiktok Shop melanggar aturan akan menjadi preseden buruk. Karena harus ada ketegasan dari pemerintah.
Baca lebih lajut »