Rencana pengamanan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden 2019 MK, 27 Juni mendatang. Sebanyak 47.000 personel gabungan siap disiagakan. Selengkapnya --
Seorang pengendara roda dua melirik Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang dikelilingi kawat berduri dan sejumlah aparat gabungan, Selasa .Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian perintahkan pembubaran massa yang berunjuk rasa di hari pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 pada Kamis .
"Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa dan mengganggu kepentingan publik kita akan bubarkan. Tapi saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam, itu protapnya," tegas Tito di Markas Besar Polri, Selasa .|Tito memastikan, jika terjadi sesuatu yang diakibatkan karena peluru tajam, itu bukan berasal dari senjata Polri maupun TNI.
Kepada masyarakat, mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris ini mengimbau agar tidak melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung MK karena hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat . Pedagang kaki lima yang biasa mangkal di pelataran Blok A terlihat sibuk melayani pembeli masing-masing, begitu juga angkutan umum bergantian menaik-turunkan penumpang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kapolri Larang Unjuk Rasa di MK
Baca lebih lajut »
Kapolri lantik Irjen Firli jadi Kapolda SumselKepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian melantik mantan Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektur Jenderal Polisi Firli ...
Baca lebih lajut »
22 Juta Massa PA 212 tak Perlu Aksi di MK, Berdoa di Rumah Saja yaBPN Prabowo – Sandi mengimbau massa pendukung paslon 02, termasuk Persaudaraan Alumni alias PA 212, tidak melakukan aksi di depan gedung MK. PA212
Baca lebih lajut »
Dahnil: BPN Tidak Punya Hak Menghalangi Massa Menggelar aksi di MKDahnil Anzar Simanjuntak juga menyebut BPN tidak pernah menginstruksikan massa untuk berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi (MK). BPN
Baca lebih lajut »
Wiranto: Kalau Ada Gerakan Massa Saat Putusan MK, Apa yang Diperjuangkan?Wiranto menilai, tidak perlu ada aksi massa saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan atas sengketa pilpres. Apa alasannya? Nasional
Baca lebih lajut »
BPN Pastikan Prabowo-Sandi Tidak Hadir di Sidang Putusan MKBPN kembali mengingatkan agar massa pendukung Prabowo-Sandiaga tidak perlu hadir di MK.
Baca lebih lajut »