Moeldoko minta tak semua persoalan lari ke Presiden. Jokowi sebetulnya pernah berkomentar soal TWK, tapi tak ditaati.
Moeldoko menyebutkan bahwa persoalan kepegawaian sudah ada yang menangani. Oleh karena itu, tak bisa semua masalah diserahkan ke Presiden.yang di bawah? Saya pikir persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Rabu .Moeldoko mengatakan, organisasi merupakan struktur yang di dalamnya terdapat kotak. Kotak itu diisi oleh para pejabat yang memiliki tugas masing-masing.
Perihal kepegawaian negara, kata Moeldoko, menjadi wewenang Badan Kepegawaian Negara . Justru sebisa mungkin"BKN punya standar-standar tersendiri di dalam menentukan itu. Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Minta Jokowi Pulihkan Status Pegawai KPK Tak Lolos TWKKomnas HAM menyampaikan proses alih status pegawai KPK dinyatakan melanggar 11 hak asasi. Ini rekomendasi Komnas HAM:
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Segera Sampaikan Temuan Pelanggaran HAM TWK KPK ke PresidenKomnas HAM berharap dapat diterima Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain untuk menyerahkan laporan lengkap temuan pelanggaran HAM pada TWK KPK, Komnas HAM juga ingin menunjukkan bukti temuan itu kepada Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »
Temuan Komnas HAM Perkuat Dasar Presiden untuk Ambil Alih TWK KPKTemuan 11 pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK pegawai KPK, menguatkan adanya penyimpangan dalam tes tersebut. Presiden Jokowi diminta mengambil alih sekaligus mengakhiri polemik kepegawaian KPK. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Temuan Komnas HAM soal TWK KPK: 11 Pelanggaran, Taliban, dan Saran ke JokowiKomnas HAM telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.
Baca lebih lajut »