Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, JimmyZeravianusUsfunan menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji kembali...
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Zeravianus Usfunan menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji kembali RUU Kamtansiber. Foto/Ilustrasi/SINDOnews- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, JimmyZeravianusUsfunan menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji kembali RUU Keamanan dan Ketahanan Siber . Menurutya, RUU itu belum bisa disahkan jika masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan polemik di masyarakat dan juga berpotensi tumpang tindih dengan aturan lain.
Jimmy menuturkan sebuah RUU tidak boleh lepas dari peran serta masyarakat. Dia meminta DPR tidak boleh sepihak untuk mengesahkan RUU yang diinisiasinya.Tak hanya itu, ia mengingatkan DPR tidak sekadar melakukan formalitas dalam rangka melibatkan masyarakat dalam merumuskan UU. “Kalau seandainya masyarakat, lalu kemudian akademisi melihat masih banyak hal-hal yang belum pas di dalam satu RUU ini, mau tidak mau harus diikuti,” kata dia.
Dalam pidatonya, Jokowi berharap DPR dan pemerintah bekerja sama mereformasi Undang-Undang yang menghambat atau mempersulit masyarakat. Jokowi tidak ingin ada UU yang tumpang-tindih sehingga menghambat kemajuan Indonesia.Kata Jokowi,UU yang menyulitkan rakyat harus dibongkar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Jaksa Agung Nonparpol, Pakar Hukum: Jalan Pikiran Presiden BenarNiat Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung periode pemerintahan 2019-2024 tidak berasal dari kalangan partai politik...
Baca lebih lajut »
Menguak Awal Mula Terjadinya Reklamasi Kali Ciliwung hingga Respons Pakar Tata KotaPolemik dataran buatan atau 'reklamasi' di bantaran kali Ciliwung menjadi topik hangat yang tengah dibicarakan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Tentang Pramoedya, Isti, HTI, Komunis, dan Kebanalan HukumSekarang novel Pram difilmkan, dahulu membawa dan memaca novelnya dihukum.
Baca lebih lajut »
Pakar: Defisit Perdagangan Akibat Masalah DomestikPertumbuhan industri manufaktur terus melemah sejak kuartal II 2018.
Baca lebih lajut »
FIFA Hukum Eks Presiden Federasi Sepakbola BoliviaFIFA menyatakan Eks Presiden Federasi Sepakbola Bolivia terlibat suap.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Dorong Penegakan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN yang KorupsiKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong penegakkan hukum bagi kepala daerah dan ASN yang melakukan...
Baca lebih lajut »