Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai semakin lama orang berkuasa, kecenderungannya akan semakin korupsi.
Jakarta, Beritasatu.com – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai usulan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan dapat diemban selama tiga periode dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia sangat membahayakan. Lamanya masa jabatan tersebut menurutnya sangat berlebihan untuk membuat seseorang berkuasa. Apalagi ada riset yang menunjukkan, semakin lama orang berkuasa, kecenderungannya akan semakin korupsi.
“Kalau kemudian 9 tahun, masyarakat itu kalau lihat kepala desa, ya lebih memilih incumbent, ada kecenderungan begitu. Apalagi kalau kepala desanya banyak memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada masyarakat desa. Artinya memungkinkan itu menjadi 27 tahun. Bayangkan, kalau seseorang berkuasa 27 tahun, dalam demokrasi sangat berbahaya,” kata Ubedilah Badrun dalam program Obrolan Malam Fristian bertajuk “Ampun, Kades Minta Jabatan 27 Tahun” yang disiarkan BTV , Rabu .
“Rakyat di desa butuh pupuk yang murah, yang terjangkau. Rakyat di desa butuh harga beras yang stabil bahkan bisa harga jualnya tinggi, bukan masa jabatan. Jadi lebih substantif adalah bagaiman kepala desa mampu mengelola desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya,” kata Ubedilah. Ia juga menyinggung performa kepala desa yang masih buruk, salah satunya yang menyangkut perilaku korupsi.
“Data korupsinya mereka cukup tinggi, 686 kepala desa tersangkut kasus korupsi. Jangan dihitung persentasenya, ini dihitung dari angka berapa besar mereka korupsinya. Jadi itu luar biasa untuk desa. Di saat rakyat lagi susah, mereka korupsi. Jadi bagaimana mungkin bisa dipenuhi sementara faktanya masyarakat makin miskin kemudian korupsi terjadi. Itu karena ada laporan dari masyarakat desa. Kalau KPK-nya lebih proaktif memeriksa seluruh kepala desa, saya khawatir penjara penuh,” kata Ubedilah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Begini Sikap Mendagri TitoWacana masa jabatan kades diperpanjang menjadi 9 tahun menuai perdebatan. Ada kritikan, usulan tersebut tak masuk akal.
Baca lebih lajut »
Ternyata Begini Mendagri Menyikapi Polemik Usulan Masa Jabatan Kades 9 TahunUsulan masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi buah bibir publik hingga para tokoh politik. Hal itu karena menuainya pro dan kontra soal usulan tersebut. Bahka
Baca lebih lajut »
Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 TahunPara kepala desa (kades) yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) melakukan demo di depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto pada Rabu (25/1/2023) pagi.
Baca lebih lajut »
Usulan Perpanjangan Kepala Desa, Wapres: Dipikirkan Maslahat Atau Tidak |Republika OnlinePerpanjangan masa jabatan kades dimungkinkan mengacu periodesasi jabatan presiden.
Baca lebih lajut »
Minta Masa Jabatan Diperpanjang, Berikut Tugas yang Harus Dilakukan Kepala Desa - Pikiran-Rakyat.comMinta Masa Jabatan Diperpanjang, Berikut Tugas yang Harus Dilakukan Kepala Desa: Ratusan Kepala Desa (Kades) dari berbagai daerah meminta perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun
Baca lebih lajut »
Usulan Masa Jabatan Diperpanjang, Kades Riskan Dimobilisasi untuk Kepentingan PolitikUsulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun menuai kritik. Kepala desa riskan dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Baca lebih lajut »