Pemberian izin usaha pertambangan untuk Ormas Keagamaan masih menjadi polemik.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta Ormas Keagamaan sebagai pihak yang akan menerima izin maupun Kementerian ESDM sebagai pihak yang memberikan izin untuk selalu mendahulukan prinsip kehati-hatian dan kepatutan.
Sekjen PAN ini mengingatkan kesiapan ormas keagamaan, baik dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang. 'Karena itu pengelolaan tambang oleh Ormas Keagamaan ini harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel,' sambungnya.
Tambang Eddy Soeparno Pertambangan Ormas Keagamaan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik Izin Tambang untuk Ormas, Sekjen PAN: Harus Hati-Hati Karena Tambang Itu KompleksWakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan perlunya kehati-hati dan melalui pertimbangan yang matang sebelum Ormas Keagamaan masuk ke sektor pengelolaan tambang batu bara pasca revisi PP no 25 Tahun 2024.
Baca lebih lajut »
Sepekan, izin tambang untuk ormas keagamaan hingga polemik TaperaBerbagai peristiwa ekonomi mewarnai pemberitaan ANTARA selama sepekan pada 3–8 Juni 2024, mulai dari keputusan pemerintah untuk memberikan izin ...
Baca lebih lajut »
Tambang: Presiden Jokowi beri izin tambang untuk ormas keagamaan – Apa saja masalah di baliknya?Presiden Joko Widodo telah meneken aturan yang membolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun aturan itu dikritisi oleh berbagai pihak lantaran dituding bermotif politik, dapat memicu konflik horizontal, hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang.
Baca lebih lajut »
Dapat Izin Tambang Seumur Cadangan, Segini Isi Perut Tambang FreeportPemerintah memastikan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal mendapat perpanjangan operasi tambang sampai cadangan habis.
Baca lebih lajut »
Izin tambang ormas: Suara akar rumput Nahdliyin tolak PBNU kelola tambang batubaraKeputusan ormas Nahdlatul Ulama menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara menuai kritik dan kontroversi dari kalangan akar rumputnya sendiri. Kekecewaan atas keputusan itu mengemuka dari Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana mayoritas warga yang juga Nahdliyin telah merasakan pahitnya menjadi korban tambang.
Baca lebih lajut »
Ormas Dapat Izin Tambang, PP Muhammadiyah Masih Pertimbangkan Sisi Positif NegatifnyaPemerintah memberikan izin tambang atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan
Baca lebih lajut »