Wacana flexible working arrangement dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran pekerjaan yang terjadi di Pemerintah saat ini. Contohnya Biro Humas dengan pekerjaan yang rata-rata dilakukan secara mobile. PNS
JPNN.COM / Nasional / Humaniora / Selasa, 13 Agustus 2019 – 07:17 WIB jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan mengatakan, wacana flexible working arrangement yang akan diterapkan pada Aparatur Sipil Negara sudah dibahas beberapa waktu lalu. Baik oleh BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Namun untuk mewujudkan flexible working arrangement tersebut memerlukan persiapan sangat panjang.
.display-none{ display:none; } TAGS PNS Bkn Berita Terkait Sponsored Content loading... .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ridwan Kamil Beri Sinyal Dukungan Wacana PNS Kerja di RumahGubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan sinyal dukungan atas wacana PNS bekerja dari rumah. Namun hal itu menurutnya benar-benar harus dikaji.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Pihak Istana soal Wacana PNS Bisa Kerja dari RumahTerkait wacana PNS kerja dari rumah, akan dikali sejauh mana kesiapan sumber daya manusia ASN dari sisi teknologi bila itu diterapkan sebagai kebijakan. PNSkerjadarirumah
Baca lebih lajut »
Soal Bisa Kerja dari Rumah, Apa Kata PNS?'Kerja bisa lebih mobile dan fleksibel. Bisa jadi kualitas kerjanya menjadi lebih meningkat...'
Baca lebih lajut »
Soal PNS Kerja dari Rumah, Anies: Kita Tunggu PeraturannyaAnies menunggu aturan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).\n
Baca lebih lajut »
Soal PNS Kerja dari Rumah, Ridwan Kamil: Perlu Dikaji Lagi\nPria yang akrab disapa Emil itu menilai, wacana PNS kerja dari rumah perlu dikaji komprehensif.
Baca lebih lajut »
Fadli Zon Respons Positif Wacana 10 Pimpinan MPRMenurut Fadli Zon, penambahan jumlah pimpinan MPR membuat semua parpol mendapat jatah kursi di lembaga tertinggi negara tersebut.
Baca lebih lajut »