PLN akan mengoperasikan 600 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sejumlah titik lokasi menjelang arus mudik Lebaran 2023.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN akan mengoperasikan berbagai jenis infrastruktur pengisian energi untuk kendaraan listrik berbasis baterai jelang arus mudik lebaran 2023.
Dia menegaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan sekaligus percobaan pada mudik 2022 lalu dengan menggunakan kendaran listrik. "Untuk yang SPBKLU ini kami bekerja sama dengan manufactur lain agar nanti selanjutnya sampai ke Sumatra, Sulawesi, sampai ke seluruh Indonesia," ujarnya. "Artinya dengan menambah SPBKLU ini maka jarak tempur motor listrik menjadi bisa diperpanjang lagi, dan pergantian baterainya sangat cepat," ungkapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Operasikan 616 SPKLU |Republika OnlinePLN mengoperasikan 616 SPKLU dan70 SPBKLU.
Baca lebih lajut »
Dukung ekosistem kendaraan listrik, PLN perbanyak SPKLU di NTBPT PLN (Persero) akan memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Nusa Tenggara ...
Baca lebih lajut »
Dukung Motor Listrik, PLN Siapkan 12.000 Unit SPKLUPLN sudah menyediakan SPKLU sebanyak 6.700 lokasi untuk motor listrik dan akan ditambah menjadi 12.000 unit yang tersebar di Tanah Air.
Baca lebih lajut »
PLN Sediakan SPKLU di Istana Kepresidenan, untuk Mobil DinasSPKLU ini diprioritaskan untuk kebutuhan kendaraan dinas di lingkungan Istana Kepresidenan.
Baca lebih lajut »
Fakta Baru Ending Tarzan Srimulat Didenda PLN Rp 90 Juta oleh PLNTarzan Srimulat sempat heboh lantaran kena denda PLN sebesar Rp 90 juta. Tarzan menegaskan kini semua selesai dengan damai. Ini fakta terbarunya:
Baca lebih lajut »
Ada 600 Nasabah AJB yang Enggak Rela Klaim Polisnya DIpangkasMasih ada sekitar 600 nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang menolak kebijakan penurunan nilai manfaat (PNM).
Baca lebih lajut »