Platform SAMAN yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital akan diterapkan mulai 1 Februari 2025 untuk mengurangi penyebaran konten negatif di internet, terutama pornografi anak. Platform ini akan mewajibkan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk mematuhi perintah pemerintah terkait notifikasi konten yang melanggar. Meskipun dianggap sebagai langkah penting, ada kritik mengenai kurangnya mekanisme banding atas sanksi denda administratif yang diberikan kepada PSE yang tidak patuh.
Platform SAMAN yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bertujuan untuk mengurangi penyebaran konten ilegal di internet, khususnya pornografi anak . Implementasi platform ini akan segera diterapkan dan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Februari 2025. Harapannya, penerapan platform SAMAN dapat mengurangi penyebaran konten negatif di internet, khususnya konten yang mengandung pornografi anak .
Keberadaan platform SAMAN perlu diikuti dengan upaya serius negara untuk menginvestigasi kasus-kasus seksual anak di internet. \Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah Pemerintah Indonesia untuk notifikasi terhadap PSE UGC dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak. Sementara untuk konten mendesak, notifikasi perintah dilakukan secara segera. \Menanggapi kebijakan itu, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia Andy Ardian, saat dihubungi pada Selasa (28/1/2025), di Jakarta, mengatakan, penerapan platform SAMAN tidak jauh berbeda dengan cara Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang bernama Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) yang beberapa tahun lalu pernah mengimbau semua masyarakat bisa melaporkan konten negatif. Lalu, konten tersebut dilaporkan oleh kementerian kepada pemilik platform. Perbedaannya, penerapan platform SAMAN bersifat wajib bagi PSE. Namun, pemerintah semestinya bisa melakukan lebih dari hal itu. Bukan sekadar terima laporan masyarakat, kemudian meneruskan ke PSE, dan memberikan notifikasi wajib. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hendri Umar saat memberikan keterangan pers terkait kasus video pornografi anak-anak di bawah umur, di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (31/5/2024). Apalagi, salah satu konten negatif yang diutamakan dari penerapan platform SAMAN ialah pornografi anak. Di tataran internasional, Andi menyebut sudah ada teknologi yang dipakai untuk menelusuri dan menghapus konten pornografi anak di internet. Ketika sudah menerima laporan dari masyarakat mengenai material konten pornografi anak di internet, kepolisian Interpol akan menyebarkan kembali data tersebut ke platform digital untuk menekan penyebarluasan kasus. \Lebih lanjut, dia melanjutkan, Pemerintah Indonesia semestinya tidak menempatkan tanggung jawab hanya pada PSE untuk menurunkan konten negatif, tetapi harus ikut mencegah. Caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan di internasional. Andi mengamati, di Indonesia, masih banyak pemangku kebijakan memandang pornografi bukan sebagai perilaku kejahatan seksual terhadap anak yang penegakan hukumnya harus diprioritaskan. Akibatnya, penanganan mengenai konten pornografi anak di internet sering kali terbatas pada upaya menurunkan atau menghapusnya. \Pemerintah melalui Kementerian Komdigi, dia memandang, perlu menyinergikan kerjanya dengan gugus tugas pornografi yang sudah ada di kementerian/lembaga lain. Hanya saja, untuk menjangkau PSE global lebih gencar memerangi konten pornografi anak itu adalah langkah paling sulit. Pasalnya, sebagian dari mereka tidak memiliki perwakilan kantor di Indonesia. \Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mengatakan, platform SAMAN adalah pelaksanaan dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content untuk Melakukan Pemutusan Akses. Platform SAMAN juga perwujudan dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan SAMAN tahun lalu mengalami tarik ulur pada pertengahan 2024 sehingga baru diterapkan pada 1 Februari 2025. Kritik dari Wahyudi ialah kedua peraturan yang melatarbelakangi implementasi SAMAN tidak ada mekanisme kaji ulang dan banding atas sanksi denda administratif oleh PSE. Ketika ada keterlambatan membayar denda, ada sanksi denda keterlambatan yang juga tidak ada mekanisme banding. \”Semestinya, suatu hukuman ataupun pemberikan sanksi itu disediakan mekanisme kaji ulang supaya tidak menimbulkan proses hukum yang problematis pada jangka panjang,” ucapnya. Mengenai efektif tidaknya platform SAMAN untuk menekan konten negatif, Wahyudi berpendapat kurang. Sebab, penerapan sanksi bagi PSE yang tidak patuh pada SAMAN tidak diikuti dengan mekanisme banding. Apalagi, keputusan suatu konten harus dimoderasi atau tidak sepenuhnya ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Masyarakat hanya bisa mengadu dan berharap platform ini dapat bekerja secara efektif
SAMAN Konten Negatif Pornografi Anak PSE Kementerian Komunikasi Dan Digital ECPAT Interpol
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cuka Apel: Solusi Alami untuk Mengatasi Bau BadanArtikel ini membahas tentang penggunaan cuka apel sebagai solusi alami untuk mengatasi bau badan. Artikel ini menjelaskan mekanisme kerja cuka apel dalam menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau, serta manfaat lainnya seperti menyeimbangkan pH kulit dan mengurangi peradangan.
Baca lebih lajut »
6 Obat Penurun Panas Dewasa Paling Ampuh untuk Mengatasi DemamCuaca yang tidak menentu dan kesibukan aktivitas sehari-hari dapat menimbulkan berbagai penyakit apabila tidak memiliki istirahat yang cukup.
Baca lebih lajut »
Jalur Alternatif Menuju Puncak untuk Mengatasi KemacetanSejumlah rute alternatif dapat dipilih untuk menghindari kemacetan di Jalan Raya Puncak, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polres Cianjur akan menutup jalur menuju Puncak pada tanggal 31 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Artikel ini menyajikan informasi tentang berbagai jalur alternatif yang dapat dilalui pengendara untuk mencapai Puncak secara lancar.
Baca lebih lajut »
LRT Jabodebek Dilaunching untuk Mengatasi Kemacetan JakartaPembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Rawamangun dengan kawasan Manggarai diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan di Jakarta.
Baca lebih lajut »
Obat Tradisional untuk Mengatasi Demam BerdarahArtikel ini membahas beberapa obat tradisional yang dapat membantu mengobati demam berdarah di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Zinc: Manfaat untuk Mengatasi DiareArtikel ini membahas manfaat zinc untuk mengatasi diare, terutama pada anak-anak. Zinc dapat mempercepat penyembuhan diare, mengurangi keparahan gejala, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit.
Baca lebih lajut »