"Atau dapat dikaji bersama kemungkinan tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Legislatif, IKN sebagai Ibu Kota Eksekutif," kata Ansory.
- Sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dibawa ke rapat paripurna tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang . Hanya fraksiAdapun delapan fraksi menyetujui RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, Demokrat, dan PPP. Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS, Ansory Siregar mengutarakan, belum terlihat aturan yang berupaya memberikan kekhususan bagi Jakarta.
"Di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa nggak, misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen," tegas Awiek.Politikus Fraksi PPP itu menyatakan bahwa DKJ bisa menjadi ibu kota legislasi atau ibu kota parlemen. Ia mengutarakan, seluruh aktivitas legislasi bisa dilakukan di DKJ. Apalagi, kesiapan IKN membutuhkan waktu lama.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Tegaskan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota Negara, Bukan di IKNBerita DPR Tegaskan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota Negara, Bukan di IKN terbaru hari ini 2024-03-07 13:00:40 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Stafsus: Status Jakarta Masih Ibu Kota Sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKNIKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat keppres diterbitkan.
Baca lebih lajut »
Tak Cuma IKN dan Jakarta, Legislator PKS Usul 3 Ibu Kota RIAnggota Baleg DPR dari Fraksi PKS mengusulkan ibu kota di RI dibagi menjadi tiga. Simak penjelasannya!
Baca lebih lajut »
DPR Tidak Mau Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota LegislasiDPR mengusulkan Jakarta jadi ibu kota legislasi. Pemerintah tegas menolak!
Baca lebih lajut »
DPR Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja di IKNPemerintah yang diwakili Kemendagri menolak usulan Baleg DPR agar Jakarta dijadikan ibu kota legislasi saat rapat pembahasan RUU DKJ. Kemendagri menegaskan, pemerintah dan DPR harus sama-sama pindah ke IKN Nusantara.
Baca lebih lajut »
DPR Ogah Pindah ke IKN, Usulkan Jakarta jadi Ibu Kota ParlemenPolitikus Fraksi PKS tersebut menyatakan bahwa DKJ bisa menjadi ibu kota legislasi atau ibu kota parlemen.
Baca lebih lajut »