Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (FPKS) DPR RI kembali memastikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi...
PKS
, Bukhori menguatkan unggahan tersebut. Menurutnya, dia adalah anggota yang ditunjuk FPKS untuk mengawal RUU HIP di Panitia Kerja Baleg DPR RI."Saya ditunjuk oleh fraksi @FPKSDPRRI untuk mengawal RUU HIP di Panja Baleg DPR RI, dan TIDAK MENTANDATANGANI RUU tersebut. bisa cek dibawah ini," tulis Bukhori melalui akun Twitter, @buchori_sby.."Sangat disayangkan banyak hoax dengan memasulkan ttd FPKS RUU HIP.
Berikut kami lampirkan capture RUU HIP resmi dr Pleno Baleg DPR RI. Jumlah total ada 46 halaman. PKS tidak tanda tangan di setiap lembar dari hal 1 s.d 46.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemilihan Perwira Aktif TNI-Polri Jadi Komisaris BUMN Melanggar Undang-UndangPenunjukan perwira aktif TNI-Polri menjadi komisaris BUMN mendapat sorotan sejumlah kalangan. TNI-Polri
Baca lebih lajut »
Ada Tahniah wa Doa dari Presiden PKS dan Mas AHY untuk Pak JokowiPresiden PKS M Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono mendoakan Presiden Jokowi yang berulang tahun ke-59 pada pada Minggu ini (21/6). Jokowi
Baca lebih lajut »
Politikus PKS Harap Kebijakan DKI Kian Berpihak Pada Rakyat KecilPolitikus PKS Abdurrahman Suhaimi memaknai pertambahan usia Jakarta ke-493 tahun ini sebagai momen agar kebijakan Pemprov DKI semakin berpihak kepada rakyat kecil.
Baca lebih lajut »
Tidak Cukup Ditunda RUU HIP Harus DicabutSetelah serangkaian penolakan, pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP. Tapi langkah itu dinilai belum cukup, RUU HIP harus dicabut dari prolegnas.
Baca lebih lajut »
Ruhut Sitompul Ungkap Kelompok yang Menghina PDIPRuhut Sitompul menyebut kelompok tertentu yang menurutnya telah menghina PDIP, terkait RUU HIP. RuhutSitompul
Baca lebih lajut »
Staf Khusus Presiden Ungkap Alasan Pemerintah Tunda RUU HIP |Republika OnlinePemerintah belum mengeluarkan daftar inventarisasi masalah RUU HIP.
Baca lebih lajut »