PKS tolak rencana pemindahan ibu kota negara

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. \r\n\r\nMenurut PKS, pemerintah sebaiknya ...

, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai "paru-paru dunia" karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta hektare dan Kalimantan Timur menyumbang 12,6 juta hektare.

"Pada prinsipnya kami tidak ingin pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini, nantinya membawa dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air di sana," ujarnya., salah satu alasan utama pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena Jakarta dianggap sudah tidak layak menjadi ibu kota mengingat banyaknya masalah yang terjadi di kawasan perkotaannya seperti kemacetan, polusi udara, banjir, sampah dan lain-lain.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Akbar Tolak Pertukaran Kader Dengan Partai Komunis CinaPartai Golkar adalah Partai Pancasila dan anti komunis.
Baca lebih lajut »

Jazuli PKS Serahkan Gaji Pribadi Sebagai Anggota DPR Untuk Korban Kabut Asap KarhutlaKetua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyerahkan donasi yang diambil dari Gaji sebagai Anggota Dewan untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana asap karhutla. korbankabutasap
Baca lebih lajut »

Ketua Fraksi PKS Serahkan Gaji untuk Korban AsapBantuan diserahkan saat mengunjungi Posko Penganan Bencana Kabut Asap.
Baca lebih lajut »

Mardani PKS Minta Pemerintah Tegakkan Hukum dan Cinta di WamenaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKS Mardani Ali Sera turut menyoroti demonstrasi berujung rusuh di Wamena, Papua, Senin (23/9). KerusuhanWamena
Baca lebih lajut »

Komnas Perempuan Kritik Penundaan RUU PKSHampir tiga tahun, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum dibahas oleh DPR RI.
Baca lebih lajut »

Konsolidasi Airlangga dan Bamsoet Bukti Kematangan Partai GolkarKedua tokoh itu kompak demi kepentingan Partai Golkar
Baca lebih lajut »