Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengatakan saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat...
DPR RI menolak rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas 3 kg dari subsidi melalui komoditas ke subsidi langsung ke rakyat. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung.
Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah. Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait COVID-19 secara by name by address memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. Mulyanto meminta harusnya pengalaman tidak baik ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung."Dalam penyaluran bansos COVID-19 kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Klaim Konsisten Tolak, PKS Minta Pemerintah Respons RUU HIPPKS meminta Pemerintah merespons secara resmi polemik RUU HIP mengingat penolakan yang makin luas.
Baca lebih lajut »
Indonesia Ajak ASEAN Tolak Rencana Israel Caplok Tepi Barat PalestinaRencana aneksasi itu disebut memundurkan upaya diplomasi yang telah menghasilkan solusi bagi kedua negara (two state solution).
Baca lebih lajut »
Parlemen Eropa Tolak Rencana Israel Caplok Tepi BaratParlemen Eropa menyatakan aneksasi Tepi Barat akan berakibat fatal dalam penyelesaian damai dari konflik Israel-Palestina.
Baca lebih lajut »
Mardani PKS Ungkap Bahaya Omnibus Law, Otonomi Digunting dan Pejabat Daerah Bisa Tak DigajiAnggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera membeberkan pandangannya terkait bahaya RUU Omnibus Law. MardaniAliSera
Baca lebih lajut »
PKS Minta Tito Awasi Pejabat Gugus Tugas yang Ikut PilkadaMenurut PKS kepala daerah yang menjabat sebagai kepala gugus tugas penanganan Covid-19 punya keuntungan di Pilkada Serentak 2020.
Baca lebih lajut »
Jazuli PKS Komentari Pria Berbaju Loreng Kawal Para UlamaSeorang pria mengenakan baju loreng ikut mengawal sejumlah ulama yang menolak RUU HIP, di gedung DPR. RUUHIP
Baca lebih lajut »