Sekretaris PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) menyebut wacana ASN DKI yang diwajibkan memakai motor listrik tidak efektif
yang harganya sekarang masih mahal. Kalau pakai dana Pemda DKI berarti akan menambah beban APBD, atau ada bisnis dibalik itu ya?" Kata MTZ saat dihubungi, Minggu 20 Agustus 2023.publik saja.
"ASN diwajibkan pakai transportasi publik saja. Transjakarta, angkot Jaklingko, MRT, LRT. Sambil semua moda transportasi publiknya diperbaiki," kata MTZ. Ia juga mengatakan, Pemerintah Daerah DKI juga harus memperbaiki jalur sepeda yang ada, selain itu juga jalur untuk pejalan kaki. Jika perlu, kata dia, mengganti bahan bakar transportasi publik dengan tenaga listrik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Heru Wajibkan Eselon IV Pakai Kendaraan Listrik, PKS: Tambah Beban APBD DKIPKS menilai, seharusnya Pemprov DKI mewajibkan para ASN untuk menggunakan transportasi umum yang sudah tersedia.
Baca lebih lajut »
DKI sepekan, 50 persen ASN DKI WFH hingga peringatan HUT ke-78 RISejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada sepekan terakhir, 14-19 Agustus 2023, di antaranya Pemprov DKI menguji coba kebijakan bekerja ...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Uji Coba Kebijakan WFH ASN Selama 2 BulanPemprov DKI uji coba WFH untuk ASN yang tidak melakukan pelayanan secara langsung pada 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 alias dua bulan.
Baca lebih lajut »
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen Selama 3 Bulan, PDIP: Apa Enggak Kelamaan?Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen kehadiran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca lebih lajut »
Menpan RB Terbitkan Surat Edaran Aturan Kerja ASN DKI WFH 50 Persen Selama KTT ASEANKemenpan RB menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta selama KTT ASEAN 2023 berlangsung.
Baca lebih lajut »
Upaya Mengurangi Polusi Udara, 50 Persen ASN Pemprov DKI Jakarta WFHPemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan, 50 persen ASN untuk memberlakukan WFH atau bekerja dari rumah lantaran buruknya kualitas udara di Jakarta. - tvOne
Baca lebih lajut »