PKS Parkir di Sidoarjo oleh Pihak Ketiga Sudah Ditandatangani

Indonesia Berita Berita

PKS Parkir di Sidoarjo oleh Pihak Ketiga Sudah Ditandatangani
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 51%

Akhirnya perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan parkir di Sidoarjo ditandatangani. kepala dinas pehrubungan Sidoarjo dan direktur PT ISS-KSO.

JawaPos.com- Akhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di Sidoarjo ditandatangani. PKS itu ditandatangani langsung oleh Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga dan direktur PT ISS-KSO kemarin sore menjelang berbuka di Hotel Luminor, Sidoarjo.

Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah M. Ainur Rahman mengatakan, masa transisi itu untuk memantapkan pelaksanaan oleh pihak ketiga. Seperti menyiapkan tenaga jukirnya dan lainnya. ’’Hitungan saya, 17 Juni mulai dilaksanakan oleh pihak ketiga,’’ sebut Ainur. Di masa transisi ini, layanan parkir masih dikelola dishub. Gaji untuk juru parkir di masa transisi ini disiapkan. Yakni, dari belanja tidak terduga . ’’Jadi, jukir habis ini tetap bekerja sehingga tetap ada pemasukan ke pemkab,’’ jelasnya.

Baca juga:Sidak Supermarket, Wakil Bupati Sidoarjo Temukan Mi KedaluwarsaMuhdlor mengakui memang cukup lama proses yang dibutuhkan sebelum akhirnya PKS bisa ditandatangani. Sebab, pihaknya tidak ingin gegabah. Aturan harus klir dulu. ’’Kenapa lama? Karena harus melewati berbagai regulasi. Dan sekarang sudah sesuai dengan regulasi. Sehingga ke depannya enak,’’ ujarnya. Termasuk rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan yang kini sudah dikantongi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jawapos /  🏆 35. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PKS Sikapi PJ Kepala Daerah dari TNI-Polri Harus Mundur dari JabatanPKS Sikapi PJ Kepala Daerah dari TNI-Polri Harus Mundur dari JabatanPKS sebagai partai opoisisi mendorong dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah harus mengedepankan sikap transparan, demokratis dan akuntabel.
Baca lebih lajut »

PKS Janji Perjuangkan Penundaan Pembahasan DOB Papua |Republika OnlinePKS Janji Perjuangkan Penundaan Pembahasan DOB Papua |Republika OnlineMajelis Rakyat Papua meminta pemerintah dan DPR mendengar suara orang asli Papua.
Baca lebih lajut »

Politikus PKS Respons Larangan Ekspor Minyak GorengPolitikus PKS Respons Larangan Ekspor Minyak GorengPKS merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022.
Baca lebih lajut »

PKS Tidak Persoalkan Keberadaan Partai Mahasiswa IndonesiaPKS Tidak Persoalkan Keberadaan Partai Mahasiswa IndonesiaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempersoalkan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia yang sudah berbadan hukum.
Baca lebih lajut »

PKS Kota Surabaya Siapkan Posko Mudik Lebaran di Terminal Purabaya |Republika OnlinePKS Kota Surabaya Siapkan Posko Mudik Lebaran di Terminal Purabaya |Republika OnlinePosko mudik dilengkapi tempat istirahat kursi pijat, makan minum, dan charger HP.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-09 17:06:16