Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Ansory Siregar nilai pembahasan RUU DKJ dibahas tergesa-gesa
"Fraksi PKS berpendapat penyusunan dan pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta yang tergesa-gesa," kata Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Ansory Siregar di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam.
"Menjadikan pengaturan Jakarta menjadi sangat rumit dan dikhawatirkan dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan," ucap Ansory. Ansory menambahkan fraksi PKS belum terlihat aturan yang berupaya memberikan kekhususan bagi Jakarta. Misalnya aturan yang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Aturan RUU DKJ Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi, Pengamat Nilai Tumpang Tindih KewenanganBerita Soal Aturan RUU DKJ Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi, Pengamat Nilai Tumpang Tindih Kewenangan terbaru hari ini 2024-03-12 19:53:45 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
PKB Setuju Usulan PKS soal Ada Pilkada Tingkat Wali Kota Jakarta di RUU DKJPKB mendukung usulan PKS agar ada pemerintahan daerah tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Dengan begitu, maka harus ada pemilihan wali kota dan DPRD tingkat II.
Baca lebih lajut »
Singgung RUU DKJ, PKS Minta Ada Pilkada di Tingkat Wali Kota JakartaPenasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoiruddin, mendorong adanya lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau disebut dengan DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota usai Jakarta tak lagi berstatus ibu kota negara.
Baca lebih lajut »
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi DaerahAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Rapat Paripurna, tapi Fraksi PKS MenolakDPR dan Pemerintah sepakat RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna, tapi Fraksi PKS menolak.
Baca lebih lajut »
PKS Sebut RUU DKJ Tergesa-Gesa, Mendagri: Uji Publik Sejak 2022!Dalam rapat pleno itu, PKS menolak pengesahan RUU DKJ karena berbagai hal, salah satunya ialah RUU itu dibahas secara tergesa-gesa.
Baca lebih lajut »