PKS Minta Heru Lanjutkan Kebijakan Anies Gratiskan PBB Rumah NJOP di Bawah Rp 2 Miliar

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta agar kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan PBB untuk objek dengan nilai objek pajak

Demikian salah satu butir pandangan umum Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.

"Apalagi jika aset tanah dan bangunan yang dimilikinya berasal dari warisan, yang sebagiannya masih harus dibagi," katanya seperti dikutip redaksi, Rabu . Optimalisasi penerimaan dari PBB dan BPHTB juga dilakukan dengan mencegah terjadinya manipulasi dalam penetapan besaran pajak dan membangun sistem yang kuat untuk transparansi dalam penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan serta realisasi pembayarannya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

rmol_id /  🏆 21. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPRD DKI Minta Heru Budi Tindak Lanjuti Hasil ResesDPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil reses ketiga pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 melalui Rapat
Baca lebih lajut »

Article headlineGELORA.CO -Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta agar kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan PBB untuk objek dengan nilai objek pajak (...
Baca lebih lajut »

Hadiri Apel Kesiapsiagaan Bencana, Heru Ingatkan Potensi Banjir-LongsorPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri apel kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana hidrometeorologi 2022-2023.
Baca lebih lajut »

Anggarkan Rp 700 Miliar, Heru Bakal Lanjutkan Normalisasi CiliwungPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melanjutkan normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir. Program ini
Baca lebih lajut »

RAPBD 2023 Disepakati Rp 82,5 Triliun, Ini Jurus Heru Genjot Pendapatan DaerahPemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun angggaran 2023
Baca lebih lajut »

Heru Budi Usulkan Anggaran Rp 700 Miliar untuk Normalisasi CiliwungHeru merinci anggaran Rp700 miliar itu termasuk melalukan pembebasan lahan kawasan Kali Ciliwung di beberapa kelurahan.
Baca lebih lajut »