Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merasa prihatin dengan kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil, khususnya wanita, orang tua dan anak-anak.
Minimnya akses informasi keluar, karena pembatasan pemerintah India, kata dia, membuat orang tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tapi dari informasi berkembang, menurutnya, suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer/paramiliter India. Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam. Demi keselamatan warga sipil, menurutnya PBB, harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bolsonaro Minta Dunia Tak Ikut Campur soal Kebakaran AmazonPresiden Brasil, Jair Bolsonaro, menuntut pihak asing tak ikut campur menyikapi kebakaran hutan Amazon yang mencapai rekor terparah tahun ini.
Baca lebih lajut »
Sekjen PBB Minta Dunia Hentikan Kekerasan Berdalih AgamaPBB memberi dukungan bagi korban kekerasan atas nama agama dan kepercayaan.
Baca lebih lajut »
Kebakaran Hutan Amazon, Bolsonaro Minta Dunia Tidak Ikut CampurHal itu dikatakan Bolsonaro di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap kebakaran hutan yang berkobar di Amazon....
Baca lebih lajut »
PKS: Anggaran Mobil Baru Menteri Lebih Baik untuk Korban Gempa'Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan,' kata Hidayat.
Baca lebih lajut »
Jokowi akan Ganti Mobil Dinas, PKS: Pakai Mobil Sejuta Umat SajaPKS: 'Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat. Paling banter mobil Innova. Menggunakan mobil sejuta umat tidak akan menurunkan marwah pemerintahan.'
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Sebut Rekomendasi Panitia Angket ke MA Ditolak Sebelum ParipurnaFraksi PKS mengklaim rekomendasi panitia hak angket untuk membawa pelanggaran Gubernur dan Wagub Sulsel ke Mahkamah Agung ditolak sebelum sidang paripurna.
Baca lebih lajut »