Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyepakati Ketua Dewan Aglomerasi bakal ditunjuk oleh Presiden. Hal
Hal ini disepakati dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta Baleg DPR RI bersama Pemerintah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, khawatir jika keberadaan Dewan Aglomerasi akan mempersempit ruang gerak kepala daerah. "Wewenang gubernur tingkat daerah seakan diikat atau disandera sehingga tidak bebas untuk bergerak," kata Taufik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis .
Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi.Cakupan Aglomerasi meliputi Jakarta dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur . "Masing-masing kepala daerah punya kewajiban dan wewenang, biarkan saja mereka berkoodinasi. Nggak perlu ada cawe-cawe dari pusat. Itu kan seperti desentralisasi," tukas Taufik yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bakal Ada Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Usai Ibu Kota PindahMendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin wakil presiden (wapres) usai Jakarta tak lagi menjadi ibu kota.
Baca lebih lajut »
Mendagri Pastikan Dewan Aglomerasi Tak Ambil Alih Tugas PemdaRencana pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dipastikan tidak akan mengambil
Baca lebih lajut »
Tito Beberkan Alasan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta Dipimpin WapresBerita Tito Beberkan Alasan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta Dipimpin Wapres terbaru hari ini 2024-03-13 14:30:20 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pembentukan Dewan Aglomerasi Akal-akalan Pemerintah PusatPembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang didalamnya memuat usulan Wakil Presiden (Wapres) menjadi Dewan Pengarah Aglomerasi dinilai
Baca lebih lajut »
Fungsi Wapres di Dewan Pengarah Aglomerasi Cuma JembatanBadan Legislatif (Baleg) DPR RI memastikan kewenangan Wakil Presiden (Wapres) sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung PresidenDewan Kawasan Aglomerasi berbeda dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dapat dipimpin oleh wakil presiden.
Baca lebih lajut »