PKS dan 7 Parpol Siap jadi Pihak Terkait dalam Gugatan Sistem Pemilu di MK
Anggota Komisi I DPR ini menyatakan seluruh parpol parlemen yang hadir siap mengawal suara rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka di DPR tetap terjaga. PKS ingin rakyat benar-benar berdaulat atas pilihan, bisa mengenal, membangun kontrak politik, menyuarakan aspirasi, mengawal dan mengevaluasi pilihan terhadap calon legislator yag mereka pilih.
"Untuk itu, PKS dan 7 parpol berharap Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait karena kami turut mendukung dan mengusulkan sistem proporsional terbuka ini dalam undang-undang pemilu," pungkas Jazuli.Sebelumnya, kedelapan partai politik telah menyatakan menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup. Hasilnya, ada lima poin pernyataan sikap.
Airlangga mengatakan alasannya mengajak para parpol, yakni untuk duduk bersama membahas soal sistem pemilu proporsional tertutup yang telah mereka sepakati untuk ditolak. "Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik," ucap dia.
"Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah, kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, 8 Parpol Siap Jadi Pihak Terkait di MKDelapan parpol yang menolak proporsional tertutup itu kecuali PDIP. Mereka ingin Pemilu 2024 tetap proporsional terbuka.
Baca lebih lajut »
Demi Mengawal Suara Rakyat, PKS dan 7 Partai Siap jadi Pihak Terkait di MKPKS dan 7 parpol lain menolak pemberlakukan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Partai-partai itu siap menjadi pihak terkait di MK.
Baca lebih lajut »
8 Parpol Siap Jelaskan Sistem Proporsional Terbuka Saat Sidang MKDelapan partai politik (parpol) siap menjelaskan sistem proporsional terbuka saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Telat Lapor SPT Tahunan, Siap-siap Bayar DendaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan denda terlambat lapor SPT Tahunan bertujuan membuat masyarakat lebih tertib pajak.
Baca lebih lajut »