KETUA DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai positif usulan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara yang tengah digodok di MPR "Secara umum saya melihat semua fraks
KETUA DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai positif usulan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara yang tengah digodok di MPR
Menurut Karding, GBHN dibutuhkan sebagai pedoman bagi pembangunan bangsa, sekalipun pemerintahan berganti kepimpinan. Tidak hanya soal pembangunan, lanjut Abdul, GBHN juga diperlukan guna menjaga prinsip-prinsip dasar bernegara dan persatuan. Untuk mengakomodir perubahan global yang begitu cepat dan dinamis, Abdul menilai, dalam merumuskan GBHN dibutuhkan proses dialektika yang matang, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan situasi yang tidak terprediksi sekalipun.Adapun terkait persoalan penting yang utamanya harus ditekankan di dalam perumusan GBHN, Abdul mengingatkan pentinganya pemetaan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cak Imin soal Gerindra Gabung: Allah dan Presiden yang TahuKetua Umum PKB, Muhaimin Iskandar meminta pertemuan Megawati dan Prabowo jangan lantas diartikan sinyal koalisi menguat.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Beri Sinyal Tax Amnesty Jilid IIMenteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal akan menerapkan tax amnesty jilid II, setelah mendengar cerita sejumlah pengusaha yang tak mengikuti program itu.
Baca lebih lajut »
PKB: Menteri Jokowi Harus Lebih 'Gila' Kerja dari PresidennyaPKB menegaskan menteri untuk kabinet Joko Widodo periode 2019-2024 harus bekerja lebih keras dibandingkan dengan presidennya. kabinetjokowi PKB
Baca lebih lajut »
PKB Tak Sepakat Wacana PDI-P Menggabungkan Kemenperin dan KemendagMuhaimin Iskandar atau Cak Imin tak sepakat akan usulan PDI-P menggabungkan Kemenperin dan Kemendag.
Baca lebih lajut »
PKB Sebut Paket Pimpinan MPR Mungkin Tergantung Arahan JokowiPKB menyebut paket pimpinan MPR dari parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) kemungkinan diambil berdasar kesepakatan dan restu Jokowi.
Baca lebih lajut »