Pindah Ibu Kota, Pemerintah Cuma Bisa Manfaatkan Aset Negara Rp300 Triliun Sindonews BukanBeritaBiasa .
di Jakarta nilainya mencapai Rp1.400 triliun. Namun, aset yang bisa dimanfaatkan setelah ibu kota negara pindah baru sekitar Rp300 triliun.Utang Perusahaan Lumpur Lapindo Pemilik Harta Karun Dunia Kian Bengkak, Capai Rp2,2 Triliun
"Kira-kira yang bisa kita manfaatkan plus minusnya Rp300 triliun, ini nilai asetnya. Kenapa Rp300 triliun, belum istana negara dan kuburan," kata Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan dalam video virtual, Jumat . Encep melanjutkan, aset pada IKN bisa bertambah, karena jumlah tadi merupakan hasil sementara. Pemanfaatan aset ini nantinya akan dipetakan pengelolaannya dengan enam model, di antaranya disewakan atau dikerjasamakan.
"Kita bisa menggunakan kalau sudah tidak dipakai, tidak mungkin tahun ini juga karena masih dihitung," katanya. Dia menambahkan ada juga kemungkinan untuk menggabungkan tempat kerja dari kementerian/lembaga yang telah dipindahkan. Sehingga pemanfaatannya bisa makin optimal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anies: Ibu Kota Negara Pindah, Kemacetan Jakarta Tidak Berkurang | merdeka.comLepas status sebagai ibu kota negara, Anies berujar bahwa tugas Jakarta adalah perubahan kota global dunia yang melayani secara optimal.
Baca lebih lajut »
Ibu Kota Negara Pindah, Berapa Aset Pemerintah di Jakarta yang Bisa Disewakan?Jumlah aset pemerintah yang berada di Jakarta mencapai Rp 1.400 triliun.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu kaji pemanfaatan aset negara Rp300 triliun di JakartaKementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji pemanfaatan aset negara senilai Rp300 triliun di Jakarta yang akan ditinggalkan ketika Ibu Kota Negara (IKN) ...
Baca lebih lajut »
Gubernur DKI Anies Baswedan Kritik Pemerintah Soal Perpindahan Ibu Kota NegaraTampaknya rencana pemerintah soal perpindahan Ibu Kota hingga saat ini masih menuai pro kontra. Kini, giliran Gubernur DKI Jakarta yang turut mengomentari rencana perpindahan IKN itu.
Baca lebih lajut »