Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tana Toraja, mulai membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
Dalam pembahasan tersebut, badan anggaran DPRD menolak melakukan pembahasan KUA-PPAS sejumlah organisasi perangkat daerah karena saat pembahasan pimpinan OPD yang bersangkutan tidak hadir.
Menurut Welem, pembahasan anggaran dalam rapat banggar jika kepala OPD hanya diwakili staf atau pegawai OPD tersebut tidak akan ada hasilnya. Staf OPD tersebut tidak bisa mengambil keputusan dengan dalih harus laporkan dulu ke pimpinannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mulai Tur Daerah, Golkar Sulsel Seleksi Pimpinan DPRDDPD Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) mengerahkan tim ke 24 kabupaten dan kota untuk menyeleksi calon pimpinan DPRD. Daerah yang pertama dituju adalah Kabupaten Bone.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi I DPRD Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Kota Bekasi
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019 akan terima pesangonSebanyak 45 Anggota DPRD Pamekasan, Jawa Timur, periode 2014-2019 akan menerima pesangon dengan dana dari APBD Kabupaten Pamekasan setelah jabatannya ...
Baca lebih lajut »
Anggaran jas dan atribut DPRD Sleman terpilih Rp260 jutaAnggaran pengadaan jas dan baju anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih periode 2019-2024 mencapai ...
Baca lebih lajut »
PKS Nilai DPRD DKI Terkesan Tak Sungguh-Sungguh Dalam Memilih WagubMenurut Suhaimi, pemilihan wagub tersebut seharusnya bisa terlaksana di tangan anggota DPRD DKI periode 2014 - 2019.
Baca lebih lajut »
Mangkir, Ketua DPRD Tulungagung Enggan Tanggapi Panggilan KPKKetua DPRD Tulungagung, Supriyono menjadi tersangka dugaan suap pembahasan dan pengesahan APBD enggan berkomentar banyak terkait ketidakhadirannya dipanggil KPK
Baca lebih lajut »