Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai Perppu No 1 Tahun 2020 sebaiknya diganti dengan APBN-P. Ia yakin pembahasan APBN-P bisa diselesaikan dengan cepat.
Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta DPR untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan menggantinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan . Ia menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi.
"Sebaiknya DPR RI menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini karena berpotensi melanggar konstitusi, antara lain menarik fungsi anggaran dari DPR RI ke presiden dan menarik atau menggabungkan kebijakan moneter dan fiscal sekaligus di tangan eksekutif. Selain itu, batasan defisit anggaran sebesar 3% juga tidak jelas dan tidak transparan," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat .
Syarief Hasan berpendapat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebaiknya segera diganti dengan APBN-P. Ia juga meyakini pembahasan APBN-P bisa diselesaikan dengan cepat."Bila Presiden tidak menarik atau mengganti Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan APBN-P dan membatalkan Perpres No. 54 Tahun 2020 maka akan terdapat dua kebijakan presiden tahun 2020 ini yang berpotensi melanggar konstitusi," ujarnya.
"Saya yakin semua fraksi akan melakukan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai undang-undang," imbuhnya. Seperti diketahui, untuk percepatan mengatasi pandemi virus Corona, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.Turunan dari Perppu No 1 Tahun 2020 adalah Peraturan Presiden No.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bamsoet Sampaikan Hasil Kesepakatan Pimpinan MPR RI dan Pimpinan DPD RIKetua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet memimpin Rapat Konsultasi secara virtual Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan DPD RI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/20). MPRRI
Baca lebih lajut »
Pimpinan MPR dan DPD Sepakat Jaga Situasi Politik Kondusif | Republika OnlineMPR dan DPD sepakat dorong pemerintah siapkan skenario antisipasi covid-19
Baca lebih lajut »
Pimpinan MPR Setuju Anggaran Lembaganya Dipotong untuk Covid | Republika OnlinePimpinan MPR memahami pemotongan anggaran Rp 27 miliar untuk penanggulangan covid-19
Baca lebih lajut »
Pejabat Negara Tak Dapat THR, Pimpinan MPR: Keputusan Sudah TepatWakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai keputusan pemerintah untuk tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pejabat negara merupakan hal tepat. Begini katanya: MPR THR
Baca lebih lajut »
DPR Restui Kemenag Pakai Dana Haji APBN untuk Atasi CoronaDPR merestui Kemenag menggunakan dana haji dari APBN untuk penanganan corona, serta mendorong pengembalian uang jemaah yang tak bisa melaksanakan haji.
Baca lebih lajut »
Hingga Akhir Maret, Defisit APBN Capai Rp 76,4 TriliunPer akhir Maret, penerimaan negara tercatat Rp 375,9 triliun atau 16,8 persen dari pagu APBN 2020.
Baca lebih lajut »