Dede Yusuf menegaskan bahwa Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan PTNBH.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf . Ia menyoroti implementasi dari status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum . , konsep PTNBH yang seharusnya membantu universitas mencari pendanaan di luar dari student body dan di luar subsidi pemerintah, ternyata belum berjalan dengan sempurna.
Pada kesempatan itu, ia juga menyoal mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal di sejumlah kampus yang tengah menjadi sorotan publik. Politikus Partai Demokrat itu, mengatakan kenaikan signifikan 50-100 persen yang terjadi seharusnya tidak boleh terjadi secara mendadak, melainkan secara bertahap. Dede Yusuf pun mengaku curiga adanya dugaan pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN jadi penyebabnya masalah ini.
Komisi X DPR Dede Yusuf Pendidikan Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan Komisi III DPR Minta Polda Metro dan Dishub DKI Tertibkan Tukang Parkir LiarWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, meminta Polda Metro Jaya turut membantu dan menkordinasikan upaya Dishub DKI menertibkan parkir liar.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi IV DPR Bantah Terima THR dari SYLPimpinan Komisi IV DPR membantah pernah menerima tunjangan hari raya (THR) dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebesar
Baca lebih lajut »
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Diduga Terima THR SYLKepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sudah ada beberapa anggota DPR yang telah dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan perkara ini.
Baca lebih lajut »
Jaksa Ungkap SYL Bagi-Bagi THR ke Pimpinan Komisi IV DPR, Masing-Masing Rp 100 JutaHal itu diungkapkan Mantan koordinator substansi rumah tangga Kementerian Pertanian (Kementan), Arief Sopian, yang menyebut ada catatan aliran dana SYL yang ditujukan untuk Komisi IV DPR RI dalam rangka THR.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi II DPR Minta UU Pemilu Harus Rirevisi, Ternyata Ini PenyebabnyaBerita Pimpinan Komisi II DPR Minta UU Pemilu Harus Rirevisi, Ternyata Ini Penyebabnya terbaru hari ini 2024-04-23 17:47:14 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi II DPR: UU Pemilu harus direvisi mencakup tiga halWakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus dilakukan revisi ...
Baca lebih lajut »