Sistem ERP dianggap tak bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat karena Pemprov DKI masih harus membenahi layanan transportasi umum.
Untuk diketahui, sistem ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik .Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam Pergub
Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah terkait layanan transportasi umum. "Kalau menurut saya jangan cepat-cepat, jangan terburu buru. Kenapa? Karena kita harus lengkapi, perbaiki, membikin lebih nyaman transportasi umumnya," ujar Zita kepada awak media, Minggu . Politisi PAN itu mengaku masih banyak warga yang harus berdesak-desakan saat mengantre bus transjakarta atau saat berada di dalam bus tersebut."Saya masih lihat, kalau mau naik transjakarta atau di dalamnya, masih desak-desakan. Bahkan, ada beberapa kasus perempuan terkena pelecehan seksual," ucap dia.Oleh karena itu, kata Zita, Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki layanan transportasi umum jika hendak menerapkan ERP.
Ia tak ingin masyarakat harus membayar tarif layanan ERP yang tinggi dan layanan transportasi umum di Ibu Kota juga tak memadai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum DuluNamun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.
Baca lebih lajut »
Sudah Enam Era Gubernur, Jalan Berbayar di Jakarta Cuma Wacana | merdeka.comMeski tak kunjung dieksekusi, kebijakan ERP di Jakarta kembali muncul saat Jakarta dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mengacu Raperda P2LSE ada 25 jalan di Jakarta yang akan diterapkan ERP. ERP diyakini mengurangi macet Jakarta bagi mereka yang keberatan dengan tarif melintas yang ditetapkan
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur DKI Jakarta, Kapolda, dan Pangdam Jaya Kumpulkan Ketua RW se-Jakarta Timur, Ada Apa?Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, dan Kodam Jaya mengumpulkan rukun warga (RW) se-Jakarta Timur di Jakarta International Velodrome, Minggu (14.1.2023). Pertemuan ini...
Baca lebih lajut »
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per PasalRaperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
Baca lebih lajut »
Heru Budi Bakal Tampung Pendapat Ahli soal Kebijakan Jalan BerbayarPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan perlu waktu yang panjang untuk membahas serangkaian peraturan perihal kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbagai di DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Tak Setuju Ada Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta, Warga: Cukup Jalan Tol Saja'Kurang setuju karena cukup jalan tol aja yang bayar, jangan jalan yang biasa dilewati,' ungkap Yogi.
Baca lebih lajut »