Rakyat harus ikut terlibat dalam menentukan kapan pelaksanaan Pilkada.
untuk kepentingan kemanusiaan, yang hak atas keselamatan dan kesehatannya terjamin, bukan sebaliknya. Memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaat," tandas Hurriyah.
Sementara Peneliti dari Lembaga Konstitusi dan Demokrasi , M Ihsan Maulana kembali mengingatkan ada delapan indikator atau syarat yang dipenuhi agar Pilkada bisa digelar 9 Desember 2020. Pertama, Pilkada dapat dilakukan jika sudah tidak ada lagi persinggungan antara penyebaran wabah Covid-19 dengan tahapan Pilkada serentak., tidak ada lagi persinggungan antara tahapan pilkada dengan penanganan Covid-19," kata Ihsan. Kedua, Peraturan KPU harus bisa sejalan dengan protokol kesehatan untuk Covid-19. Penyusunan aturan yang tidak tepat akan menyulitkan dalam pelaksanaan di lapangan.Ketiga, harus ada tambahan anggaran."Alasannya, Pilkada 9 Desember harus membeli sejumlah peralatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Peralatan itu seperti alat pelindung diri , masker, sarung tangan,Keempat, ubah laporan pertanggungjawaban dana Pilkada. Alasannya, sistem pelaporan anggaran negara yang terjadi selama ini adalah dilakukan pada pertengahan Desember. "Dengan demikian pada 31 Desember, laporan pertanggungjawaban sudah selesai dilaporkan ke Keuangan Negara. Sementara, Pilkada baru akan dilakukan 9 Desember maka akan mengalami kesulitan dalam pelaporan," jelasnya.pemilu tetap pada seluruh tahapan Pilkada. Lembaga ad hoc itu adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara , Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Kecamatan . Mereka ini hanya bekerja rata-rata 6-7 bulan. Kalau tugasnya diperpanjang, harus tersedia dana untuk membiaya mereka.Keenam, pastikan tidak ada politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahanan pada kondisi pandemi seperti sekarang. Alasannya, dalam kondisi penyebaran wabah seperti sekarang, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Hal itu karena masyarakat takut penularan Covid-19. Ketujuh, pastikan pembangunan daerah tetap berjalan. Alasannya, adanya pilkada akan menimbulkan dinimika dan kontestasi di daerah. Apalagi jika terjadi perpecahan kongsi. Kedelapan, cegah terjadinya penghilangan hak pemilih pemula. Potensi ini sangat mungkin terjadi karena waktu persiapan pilkada sangat singkat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat: Etika Politik Rentan Dilanggar Saat Pandemi |Republika OnlineEtika politik rentan dilanggar di tengah kekosongan tahapan Pilkada di tengah pandemi
Baca lebih lajut »
Jokowi Kerahkan TNI-Polri Untuk Lebih Mendisiplinkan RakyatAda penampakan gadis berbaju oranye saat Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri berbincang di Bundaran HI. Lihat foto. Jokowi
Baca lebih lajut »
Tenaga Medis Minta Pemerintah Hati-hati Gelar Pilkada |Republika OnlinePemangku kepentingan diminta bersabar untuk menunda pilkada.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Jenderal Idham Azis soal New Normal, Penting Diketahui Rakyat IndonesiaKapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan mengenai tugas anggota TNI dan Polri di era new normal, di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. NewNormal
Baca lebih lajut »
Soal Pembukaan Sekolah, Keselamatan Rakyat Harus Jadi Prioritas UtamaAnggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo mengatakan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas utama...
Baca lebih lajut »
Jokowi Sambangi Summarecon Mal Bekasi, Fadli Zon: Pasar Rakyat Apa Kabar?Fadli Zon melontarkan pujian bernada menyindir kepada Presiden Jokowi yang tengah beraksi mengecek kesiapan pusat perbelanjaan modern atau mal menyambut kehidupan New Normal. DPRRI
Baca lebih lajut »