Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, membenarkan pihak Istana telah meneriama Draf Revisi Undang-Undang Polri serta Undang-Undang TNI.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, membenarkan pihak Istana telah meneriama Draf Revisi Undang-Undang tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia .'Betul, Revisi undang-undang terkait sudah diterima oleh Setneg hari Jumat siang minggu lalu,' kata Dini, di Jakarta, Kamis .
'Salah satu cara berpikirnya adalah TNI Polri, itu adalah aset negara. Ketika dia pensiun di usia 58, dia pada posisi yang masih sangat aktif. Kesehatannya masih prima. Daya pikirnya masih kuat. Kemampuan fisiknya juga masih oke,' kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Kamis .
'Karena itu Fraksi Gerindra terbuka peluang untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder termasuk civil soviety untuk memberi masukan untuk hal tersebut,' ujar dia.'Saya kira tidak akan terjadi karena pemerintah ini adalah hasil sebuah proses demokrasi yang panjang. Apa yang diharapkan oleh proses demokrasi itu juga akan menjadi sebuah pemikiran dan pertimbangan yang matang, baik Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto,' imbuh dia.
'Akan dikirimkan ke pemerintah dulu, pemerintah setuju atau enggak? Karena ini kan usul inisiatif DPR, nanti pemerintah sesegera mungkin akan menunjuk wakilnya untuk kedua RUU oleh badan legislasi,' kata Ketua Badan Legislasi DPR RI fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
UU TNI UU Polri Polri TNI DPR Setneg Undang-Undang Polri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran karena Dianggap Kekang Kebebasan PersGelombang penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terus berlanjut.
Baca lebih lajut »
Jurnalis di Lampung Tolak Revisi UU Penyiaran karena Dianggap Kekang Kebebasan PersGelombang penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terus berlanjut.
Baca lebih lajut »
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Baca lebih lajut »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
Istana Telaah Draf Revisi UU TNI dan PolriStaf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan pihak Istana Kepresidenan melalui Sekretariat Negara telah menerima draf revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Un
Baca lebih lajut »
Ikatan Wartawan Hukum Tolak RUU Penyiaran, Ada 4 Pasal yang DisorotIkatan Wartawan Hukum (Iwakum) tegas menolak draf Rancangan Undang-undang Penyiaran atau RUU Penyiaran.
Baca lebih lajut »