Isu ekonomi masih menjadi masalah besar, termasuk daya beli masyarakat yang masih rendah. Kondisi dunia usaha juga sedang tidak baik-baik saja.
JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai pada 1 Januari 2025 disayangkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang lesu. Serikat Usaha Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya bahkan meminta pembatalan.dari 11 persen menjadi 12 persen itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Penginapan baru tumbuh subur di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, 4 Agustus 2022. Pelaku wisata menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen, yang akan berlaku pada 1 Januari 2025, belum tepat. Pekerja lepas Josephine Krisna menolak PPN dinaikkan. Sebab, selama ini manfaat dari pajak-pajak yang telah dipungut pemerintah tidak dirasakannya secara langsung.
Josephine berharap ada timbal balik nyata dari PPN yang dinaikkan. Sebab, selama ini pelayanan dari aparatur sipil negara dan penegak hukum juga masih lambat, kurang optimal, sehingga rasa-rasanya rugi memberikan lebih banyak bagi negara. di tengah turunnya daya beli masyarakat. Tidak sedikit pula yang mengurangi jumlah karyawan atau bahkan bangkrut.
Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran, kenaikan PPN menjadi 12 persen belum tepat untuk saat ini. Para pelaku usaha dari sektor pariwisata menilai, isu ekonomi masih menjadi masalah besar, termasuk daya beli masyarakat yang masih rendah. Kondisi dunia usaha juga sedang tidak baik-baik saja.
Pelaku usaha pariwisata merasa terhambat dalam pengembangan bisnisnya karena kenaikan PPN, sedangkan pemerintah pusat juga melakukan efisiensi belanja atau perjalanan dinas aparatur sipil negara . Padahal, kegiatan pemerintah berkontribusi terhadap 40-60 persen pangsa pasar perhotelan.sehingga seluruhnya bisa diserap.
”Jujur saja, iri dengan teman-teman di luar negeri. Mereka merasakan pajak yang dibayar benar-benar terpakai. Kalau PPN naik, timbal balik ke kita apa? Ketika pajak dinaikkan, kita dapat apa?" ujar Josephine. ”Hal yang terpenting, layanan dari orang-orang pemerintah ini benar. Jangan cuma menaikkan, tetapi tidak ada timbal baliknya,” kata Josephine.Adapun karyawan swasta seperti Meggi menyampaikan, kenaikan pajak sangat disayangkan. Bagi pekerja kontrak di sektor ritel di Jakarta seperti dirinya, kenaikan pajak dapat menaikkan biaya belanja makanan hingga transportasi yang dibutuhkan untuk kesehariannya.
Ppn 12 Persen Phri Serikat Usaha Muhammadiyah Kementerian Keuangan Sdgs SDG01-Tanpa Kemiskinan SDG10-Berkurangnya Kesenjangan SDG08-Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi SDG02-Tanpa Kelaparan SDG07-Energi Bersih Dan Terjangkau
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kabar Kenaikan PPN Menjadi 12% Mulai 2025: Berikut Daftar Barang & Jasa yang Bebas PPNPemerintah naikkan PPN 12% mulai 2025, namun barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan susu tetap bebas pajak untuk meringankan beban masyarakat.
Baca lebih lajut »
Konsumsi Warga RI Anjlok, Ekonom Minta Kenaikan PPN 12% DibatalkanPara ekonom menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Masih Bahas Rencana Kenaikan Tarif PPN 12MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keputusan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN menjadi 12 masih dibahas oleh pemerintah
Baca lebih lajut »
Mantan Menkeu Jokowi Beri Warning Soal Efek Kenaikan PPN 12%Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang Brodjonegoro menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN.
Baca lebih lajut »
Mantan Menkeu Beri Warning Soal Efek Kenaikan PPN 12%Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang Brodjonegoro menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN.
Baca lebih lajut »
Prabowo Diminta Tunda Rencana Kenaikan PPN Jadi 12%Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Penundaan diharapkan dapat tingkatkan daya beli masyarakat.
Baca lebih lajut »