PHRI mengapresiasi rencana penggunaan fasilitas hotel bintang tiga oleh DPR untuk isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19.
pasien Covid-19. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan hal tersebut justru dapat membantu menggerakkan industri perhotelan yang sedang terpuruk karena pandemi.
Menurut Hariyadi, penggunaan APBN untuk membiayai isolasi terpusat pasien Covid-19 dari lingkungan DPR adalah hal yang biasa. Penggunaan anggaran negara ini juga pernah dilakukan beberapa lembaga negara lain, seperti BNPB dan Kemparekraf.“Kalau negara membiayai pegawainya atau masyarakat untuk isolasi sebenarnya hal yang biasa-biasa saja. Tapi karena ini DPR jadi heboh,” kata Hariyadi.
“Selama DPR bisa merealokasi anggarannya dan tidak menjadikan beban anggaran baru buat negara kan seharusnya tidak masalah. Justru bagus untuk bantu perekonomian,” kata Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International Tbk ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cegah Klaster Covid-19, Setjen DPR Sediakan Fasilitas Isoman bagi Anggota DewanSetjen DPR RI menerbitkan surat tentang penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi para anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19. DPRRI
Baca lebih lajut »
DPR Minta Percepat Pengembangan Vaksin Covid-19 Merah Putih untuk Penuhi StokSaleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengupayakan percepatan dalam pengembangan vaksin Covid-19 Merah Putih.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Cegah Luar Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19 - Tribunnews.comKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencegah daerah di luar Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Menurunkan Jumlah Testing Harian Covid-19Menurut Ketua DPR Puan Maharani, testing Covid-19 bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.
Baca lebih lajut »
PSHK soal Legislasi DPR era Covid: Lazim di Negara TotaliterPotret legislasi di DPR di era pandemi menunjukkan tren menuju ciri totaliter lantaran menutup akses bagi publik dengan misi politik tertentu.
Baca lebih lajut »