PHK Massal Terjadi di Berbagai Sektor Industri

News Berita

PHK Massal Terjadi di Berbagai Sektor Industri
PHKBuruhIndustri
  • 📰 cnbcindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 66 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 47%
  • Publisher: 74%

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menyatakan PHK massal masih menjadi masalah besar bagi pekerja Indonesia sepanjang tahun 2024. Hampir seluruh sektor industri terdampak, terutama tekstil dan alas kaki, otomotif, telekomunikasi, dan perbankan. Data Kemnaker menunjukkan 67.870 orang terkena PHK dari Januari hingga November 2024. Mirah menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan No.8 tahun 2024 tentang Impor sebagai salah satu penyebab, karena membanjiri pasar dengan produk impor yang lebih murah, sehingga memaksa perusahaan lokal tutup dan menyebabkan PHK massal.

Foto: Aksi demonstrasi ratusan buruh di kawasan gedung kementerian tenaga kerja , Jakarta, Kamis, . - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia , Mirah Sumirat menyebut nasib pekerja/buruh Indonesia sepanjang tahun 2024 masih belum beruntung.

"Peraturan tersebut telah membuat membanjirnya barang-barang impor ke Indonesia. Barang yang datang ke Indonesia ternyata barang yang sudah ada dan diproduksi di Indonesia, mulai dari pakaian jadi, tas, dan perlengkapannya, sampai suku cadang kendaraan seperti baut masuk ke indonesia dengan harga yang lebih murah dari barang lokal yang ada di Indonesia.

"Lihat kondisi pasar yang saya sebutkan, kondisinya sepi dari pembeli. Sehingga mereka banyak yang menutup usahanya, dan pada akhirnya PHK pada pekerja/buruh yang bekerja di sektor UMKM," ucap dia. Dia menambahkan, terjadi juga kerusakan rantai distribusi di Indonesia. Di mana seharusnya distributor hanya melayani pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di bawah langsung, namun saat ini distributor langsung menjual barang dan jasa ke konsumen. Sehingga pelaku usaha kecil menengah menjadi sepi pembeli, dan menyebabkan mereka menutup usahanya.

Di Tahun 2024 ini, Mirah menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 168/PUU-XXI/2023, terkait permohonan pengujian materiil UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, putusan tersebut memberikan angin segar untuk buruh terutama terkait sistem pengupahan, mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja , Tenaga Kerja Asing, dan Hubungan Kerja Waktu Tertentu.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

PHK Buruh Industri Impor Ekonomi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Sediakan Perlindungan Pemain dalam Ajang AFF 2024Sediakan Perlindungan Pemain dalam Ajang AFF 2024Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024
Baca lebih lajut »

PKS Kritik UU Cipta Kerja dan PHK Massal di Akhir Tahun 2024PKS Kritik UU Cipta Kerja dan PHK Massal di Akhir Tahun 2024Talkshow Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas refleksi akhir tahun 2024 terkait isu ketenagakerjaan. Acara tersebut mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi pekerja serta dunia usaha di tahun mendatang. PKS menyoroti dampak negatif UU Cipta Kerja terhadap pekerja, khususnya buruh kontrak dan buruh migran, serta meningkatnya PHK massal.
Baca lebih lajut »

Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK MassalSeleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK MassalJPNN.com : Seleksi PPPK 2024 tahap 3 Bbsa selamatkan honorer TMS, jangan ada PHK massal tenaga non-ASN
Baca lebih lajut »

PHK Massal 14.000 Karyawan, Tengok Sederet Perusahaan AS Bangkrut di 2024PHK Massal 14.000 Karyawan, Tengok Sederet Perusahaan AS Bangkrut di 2024Di AS, suatu perusahaan cenderung mengajukan Chapter 11 untuk menghentikan beberapa operasi, mengatasi utang yang meningkat, dan menghemat biaya dengan menutup lokasi.
Baca lebih lajut »

MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.
Baca lebih lajut »

MK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubMK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubPengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 10:39:19