Petani Singkong Mengaku Jadi Korban Dugaan Penarikan Dana Fiktif, Lapor ke Polda Metro Jaya
Berlin merupakan nasabah sebuah BUMN cabang Lebak Bulus, Jakarta. Lahan singkong yang dikelolanya berada di Sumatera. Dia kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ini ke Polda Metro Jaya., Giovani Sinulingga mengatakan, laporan itu dilayangkan kliennya karena kecewa tabungan miliknya terdebit hingga puluhan juta rupiah tanpa melakukan transaksi yang dikehendakinya.
"Kejadiannya sejak tahun 2013," ujarnya kepada wartawan, Senin . Giovani menjelaskan, pelaporan itu telah dibuat bulan Mei 2021 lalu dengan nomor LP/1366/III/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ. Meski sudah hampir setahun melapor, pihaknya tak kunjung mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut pelaporannya. Karena itu, pihaknya kembali menanyakan perkembangan laporan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anti-Flexing, DJ Tajir Calvin Haris Pilih Hidup Sederhana Jadi PetaniBila orang kaya tanggung hoby flexing, orang kaya beneran malah ogah tampil kaya. Contohnya adalah Calvin Harris yang pernah jadi musisi termahal dunia.
Baca lebih lajut »
Erick Larang BUMN Jadi Menara Gading, Sejahterakan Petani!Simak penuturan Erick berikut ini.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Implementasi DMO dan DPO, Mendag: Tak Boleh Rugikan Petani SawitMenteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kebijakan implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) tak boleh merugikan petani sawit. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
DMO dan DPO Minyak Goreng, KPPU: Waspadai Dampak ke Petani |Republika OnlineProduksi minyak sawit dari petani biar untuk ekspor saja.
Baca lebih lajut »
Mendag: Kebijakan DMO dan MPO Tak Boleh Rugikan Petani Kelapa SawitPemerintah menjamin ketersedian stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga harga minyak goreng terjangkau oleh masyarakat luas dengan mengimplementasikan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Kebijakan DMO dan DPO yang diterapkan dipastikan tak b
Baca lebih lajut »